PEMBANGUNAN 533 hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tengah memasuki tahap pelaksanaan fisik setelah proses tender rampung pada pertengahan September lalu. Pemerintah daerah kini mempercepat penyelesaian administrasi dan verifikasi lahan di enam lokasi pembangunan guna memastikan proyek berjalan tanpa kendala pertanahan.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tengah, Andalika, mengatakan penyiapan lahan dilakukan secara terpadu bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Dinas Pertanahan di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
“Satgas PRR akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi ketat dengan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu dan tepat manfaat,” kata Ketua Tim Monev Khusus Posko Nasional Satgas PRR, Kolonel Laut Daniel Setiawan, belum lama ini.
Sebanyak 533 huntap tersebut dijadwalkan dibangun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada 2026. Pembangunan ini menjadi bagian dari penanganan 4.195 rumah terdampak bencana di Aceh Tengah, termasuk 2.158 rumah yang mengalami kerusakan berat.
Di Kecamatan Linge, sebanyak 180 unit huntap direncanakan tersebar di dua kampung. Rinciannya, 77 unit dibangun di depan kawasan hunian sementara (huntara) Kampung Penarun dan 103 unit lainnya di kawasan huntara Kampung Umang.
Penempatan huntap di sekitar lokasi huntara diharapkan mempercepat proses perpindahan warga menuju rumah permanen tanpa harus meninggalkan lingkungan sosial yang selama ini menjadi tempat tinggal mereka.
Selain menyiapkan hunian, pemerintah juga mempercepat pemulihan infrastruktur penghubung di Kecamatan Linge.
Tim Monev Khusus Posko Nasional Satgas PRR yang dipimpin Daniel Setiawan telah meninjau pekerjaan Jembatan Lenang pada jalur Takengon-Blangkejeren. Pekerjaan tersebut ditangani Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh.
Jembatan Lenang menjadi salah satu infrastruktur yang mendapat perhatian dalam pemulihan akses transportasi pascabencana, khususnya pada ruas Simpang Uning-Uwaq yang berperan penting bagi mobilitas masyarakat dan distribusi kebutuhan antarkawasan.
Tim juga meninjau pembangunan tanggul buis beton di Kampung Kemerleng yang dikerjakan Balai Wilayah Sungai Sumatera I. Infrastruktur ini disiapkan untuk mengendalikan aliran air sekaligus melindungi jalan dan permukiman dari potensi kerusakan ketika debit sungai meningkat.
Pemulihan akses jalan, jembatan, dan pengendalian aliran air menjadi bagian dari upaya memastikan kawasan huntap tidak hanya menyediakan tempat tinggal permanen, tetapi juga didukung konektivitas dan perlindungan infrastruktur bagi aktivitas masyarakat. (Z-10)