ANGGOTA DPR RI Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam mendesak PT Pertamina (Persero) segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali selama sepekan terakhir.
Hingga Rabu (14/10), antrean kendaraan untuk mendapatkan Pertalite dan Pertamax masih terlihat di sejumlah wilayah, mulai dari Denpasar, Badung, hingga Gianyar. Di beberapa SPBU, antrean bahkan mengular sepanjang 700 meter hingga lebih dari satu kilometer, termasuk di kawasan wisata Kuta dan Seminyak.
Kondisi ini tidak hanya mengganggu mobilitas masyarakat dan wisatawan, tetapi juga berpotensi menekan aktivitas ekonomi lokal, khususnya pelaku UMKM, pengemudi transportasi, serta sektor pariwisata yang sangat bergantung pada kelancaran pasokan BBM. Persoalan ini juga perlu menjadi perhatian karena gangguan serupa dilaporkan terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa bulan terakhir.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu menilai, kelangkaan BBM di Bali harus menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja distribusi dan kesiapan operasional Pertamina dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sebagai BUMN yang menjalankan fungsi strategis, Pertamina tidak cukup hanya memastikan ketersediaan stok, tetapi juga harus menjamin BBM dapat disalurkan secara tepat waktu dan merata hingga ke SPBU.
“Kinerja Pertamina tidak cukup diukur dari ketersediaan stok, tetapi juga dari kemampuan memastikan BBM sampai kepada masyarakat tanpa antrean berkepanjangan. Pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas,” tegas Mufti.
Ia mendesak Pertamina untuk segera menelusuri penyebab gangguan pasokan, termasuk kesiapan armada distribusi, kondisi infrastruktur pendukung, serta efektivitas koordinasi dengan pemerintah daerah dan pengelola SPBU. Evaluasi tersebut penting agar persoalan tidak hanya ditangani secara sementara, tetapi juga diselesaikan melalui perbaikan sistem distribusi yang lebih andal.
Pertamina juga perlu memperkuat perencanaan operasional dengan memperhitungkan lonjakan permintaan, terutama di wilayah dengan mobilitas masyarakat tinggi dan aktivitas pariwisata yang padat. Antisipasi terhadap peningkatan konsumsi harus menjadi bagian dari sistem distribusi agar gangguan pasokan tidak berulang dan membebani masyarakat.
Di sisi lain, Mufti turut meminta Pertamina menyampaikan informasi secara terbuka mengenai penyebab kelangkaan, kondisi pasokan, serta langkah pemulihan yang sedang dilakukan. Transparansi diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian dan dapat menyesuaikan aktivitasnya tanpa dibayangi ketidakjelasan mengenai ketersediaan BBM.
Ia menegaskan bahwa pemulihan pasokan harus dilakukan secara cepat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kendala koordinasi dan perencanaan operasional justru menambah beban masyarakat serta menghambat kegiatan ekonomi daerah. (Z-4)