MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah Prof Abdul Mu’ti mewacanakan berakhirnya kenaikan kelas otomatis bagi siswa. Gagasan itu disampaikan dalam momentum pembukaan Konaspi XII di Nusa Dua, Bali, Jumat, 2 Oktober 2026. Kebijakan itu layak untuk mendapatkan dukungan. Mengapa begitu? Karena secara akademik, kenaikan kelas otomatis bukan berkah jika siswa dipindahkan ke jenjang berikutnya tanpa pengalaman belajar yang terukur, memadai, dan menunjukkan pertumbuhan kompetensi. Dalam kondisi demikian, kenaikan kelas otomatis menjadi musibah akademik: siswa menerima pengakuan administratif, tetapi belum memperoleh kapasitas belajar yang diperlukan untuk menghadapi tuntutan belajar berikutnya.
Kenaikan kelas otomatis mudah menciptakan fatamorgana capaian belajar. Secara administratif siswa bergerak dari satu kelas ke kelas berikutnya, tetapi secara substantif belum tentu terjadi perkembangan kompetensi yang sepadan. Angka kelas meningkat, sementara penguasaan konsep, kemampuan menerapkan pengetahuan, dan karakter belajar dapat tertinggal. Di sinilah kita harus membedakan schooling dan learning. Bersekolah tidak otomatis berarti belajar bermakna.
Bank Dunia telah lama mengingatkan fenomena schooling without learning: anak berada di sekolah selama bertahun-tahun, tetapi tidak memperoleh kemampuan yang semestinya. World Development Report 2018 menegaskan bahwa sekolah tidak identik dengan belajar; schooling without learning merupakan kesempatan yang terbuang sekaligus ketidakadilan bagi peserta didik (World Bank, 2018).
Dalam konteks itulah penghentian kenaikan kelas otomatis memperoleh relevansi akademiknya. Jika seorang siswa belum menguasai kompetensi yang menjadi fondasi pembelajaran berikutnya tetapi tetap dinaikkan kelas, sekolah sedang memindahkan persoalan, bukan menyelesaikannya. Kesenjangan kecil pada kelas awal dapat terakumulasi menjadi utang belajar yang berat. Siswa kemudian menghadapi materi baru dengan fondasi rapuh dan kegagalan belajar berulang.
Masalahnya juga menyangkut keadilan akademik. Kenaikan otomatis memperlakukan kemajuan belajar seolah seragam, padahal titik awal, kebutuhan dukungan, dan kecepatan belajar siswa berbeda. Ketika ketertinggalan dibawa ke kelas berikutnya, sekolah menunda intervensi sampai masalah menjadi lebih berat. Kebijakan yang baik seharusnya mendeteksi kesenjangan sedini mungkin, memberi dukungan, lalu memastikan siswa maju karena kompetensinya bertumbuh, bukan karena kalender akademik berganti.
Kenaikan kelas otomatis sulit dipertahankan jika pendidikan Indonesia menjalankan pembelajaran mendalam (PM). Dalam PM, pengalaman belajar tidak berhenti pada hadir di kelas atau menyelesaikan materi. Murid harus melalui proses memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Mereka membangun pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, serta nilai dan karakter; kemudian menggunakannya dalam berbagai konteks dan merefleksikan proses serta hasil belajarnya. Kerangka resmi PM menempatkan ketiga pengalaman belajar tersebut sebagai inti pembelajaran (Kemendikdasmen, 2025).
Karena itu, kenaikan kelas semestinya menjadi konsekuensi pertumbuhan belajar. Jika siswa naik sebelum pengetahuan esensial dan aplikatifnya cukup kuat, ia berisiko menghadapi materi baru hanya dengan bekal hafalan. Ia mungkin mengetahui sesuatu, tetapi belum mampu menggunakan pengetahuan itu untuk memecahkan persoalan. Ia juga kehilangan kesempatan membangun ketekunan, tanggung jawab, daya juang, dan kebiasaan memperbaiki diri.
Yang lebih serius ialah hilangnya momentum refleksi. Refleksi merupakan momentum yang penting ketika siswa bertanya: apa yang sudah saya kuasai, di mana kekurangan saya, mengapa saya belum berhasil, dan apa yang harus saya lakukan agar belajar lebih baik? Jika kenaikan kelas terjadi otomatis, pertanyaan itu mudah dilewati. Siswa dapat menjadi penumpang dalam perjalanan pendidikannya sendiri, bukan subjek yang sadar atas proses belajarnya.
Di sinilah student agency menjadi penting. Student agency tidak lahir dari kebiasaan ‘dipindahkan’ dari satu kelas ke kelas lain, melainkan dari pengalaman mengambil tanggung jawab atas kemajuan belajarnya. Ketika refleksi hilang, siswa tidak belajar menetapkan tujuan, membaca kelemahan, memilih strategi, dan memperbaiki kegagalan. Akibatnya kapasitas menjadi pembelajar mandiri melemah. Dalam jangka panjang, hal ini menghambat tumbuhnya pembelajar sepanjang hayat bagi siswa. Padahal, kemampuan terus-menerus belajar merupakan modal utama bagi siapa pun menghadapi perubahan.
Namun, menghapus kenaikan kelas otomatis tidak berarti sekolah harus mudah membuat siswa tinggal kelas. Filosofinya bukan ‘tidak mampu maka tinggal kelas’, melainkan ‘belum mampu maka harus dibantu sampai mampu’. Sebelum keputusan tidak naik kelas diambil, sekolah wajib menyediakan asesmen diagnostik, pembelajaran terdiferensiasi, remediasi bermutu, pendampingan individual, komunikasi dengan orangtua, dan kesempatan belajar tambahan.
Dengan demikian, tidak naik kelas menjadi pilihan terakhir setelah intervensi akademik dilakukan sungguh-sungguh. Jangan sampai kebijakan baru melahirkan stigma atau menghukum anak karena sekolah gagal memberikan dukungan belajar yang memadai.
Di sinilah gagasan Prof Mu’ti penting: pendidikan perlu bergeser dari administrative progression menuju learning progression. Keberhasilan jangan diukur terutama dari berapa banyak siswa naik kelas, tetapi dari berapa banyak siswa benar-benar tumbuh kompetensinya. Kenaikan otomatis mungkin tampak sebagai berkah karena semua terlihat berhasil, tetapi bila kemajuan belajar tidak nyata, ia sesungguhnya merupakan musibah yang ditunda.
Dalam semangat pembelajaran mendalam, naik kelas harus menjadi pengakuan autentik atas pertumbuhan belajar. Jika kompetensi belum tercapai, sistem pendidikan wajib membantu siswa menuntaskan kekurangannya. Jangan menaikkan kelas sambil membiarkan siswa membawa utang belajar, kehilangan kesempatan berefleksi, gagal membangun student agency, dan akhirnya tidak siap menjadi pembelajar sepanjang hayat.