MENTERI Luar Negeri Arrmanatha Nasir, yang akrab disapa Tata, menyampaikan Indonesia tidak terikat pada aliansi mana pun dan tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Menurutnya, Indonesia berkomitmen menjalin persahabatan dengan seluruh negara tanpa harus berpihak pada blok tertentu.
“Indonesia tidak terikat pada aliansi manapun. Kita tidak memilih blok, kita memilih prinsip, kita negara cinta damai ingin berteman dengan semua negara,” kata Menlu Tata dalam konferensi pers di Gedung Palapa, Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Senin (12/10).
Ia menyebut bahwa sikap bebas aktif tidak berarti Indonesia akan bersikap lemah ketika kepentingan nasionalnya terganggu. Pemerintah, menurutnya, akan tetap mengambil sikap tegas untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan negara.
“Kita akan selalu tegas untuk kepentingan NKRI,” ujarnya.
Tata juga menjelaskan bahwa Indonesia berupaya mengambil peran konstruktif dalam menghadapi perbedaan di tingkat internasional. Pendekatan tersebut dilakukan dengan mendorong penyelesaian masalah tanpa harus mengikuti kepentingan pihak tertentu.
“Bebas tapi tidak diam. Aktif tapi tidak ikut-ikutan. Dengan cara itulah Indonesia membangun reputasi sebagai bridge builder dan peacemaker,” ungkapnya.
Dalam menjalankan politik luar negeri, Indonesia aktif berpartisipasi dalam berbagai organisasi internasional dan regional, di antaranya ASEAN, BRICS, G20, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), MIKTA, dan D-8.
Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia memperluas kerja sama serta berkontribusi dalam berbagai forum internasional.
Keanggotaan BRICS dan Politik Bebas Aktif
Keanggotaan Indonesia dalam BRICS sebelumnya memunculkan kritik dari sejumlah pihak. Sejumlah pakar hubungan internasional menilai langkah tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa Indonesia semakin dekat dengan poros Tiongkok-Rusia, terutama di tengah meningkatnya persaingan kekuatan global.
Namun, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa bergabung dengan BRICS merupakan bagian dari pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, bukan bentuk keberpihakan terhadap blok atau kekuatan tertentu.
Melalui prinsip tersebut, Indonesia berupaya mempertahankan kemandirian dalam menentukan kebijakan luar negeri sekaligus memperkuat hubungan dengan berbagai negara dan kelompok internasional. (Fer/I-1)