MANTAN Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana, mengaku pesimistis DPR RI akan merespons dan memulai proses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Denny yang juga pemohon gugatan soal keabsahan ijazah Gibran di Mahkamah Konstitusi (MK) itu menjelaskan DPR RI memasuki masa reses mulai 9 Oktober hingga 9 November 2026. Itu semakin memperlambat dinamika politik di parlemen.
“Kita akan lihat tidak akan ada pergerakan-pergerakan signifikan di DPR. Tidak reses saja saya tidak yakin akan ada pergerakan,” ujar Denny saat konferensi pers, Jumat (9/10/2026).
Di luar kendala teknis reses tersebut, ia meyakini penggerak utama keputusan pemakzulan di DPR berada di tangan para ketua umum partai politik. Akan tetapi, komposisi partai politik di parlemen saat ini didominasi oleh koalisi pendukung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran.
Menurut Denny, koalisi yang terlalu besar memiliki konsekuensi pergerakan lambat serta kerentanan kompromi politik yang tinggi. Itu membuat proses pemakzulan berpotensi tidak akan membuah hasil.
“Yang sekarang kita lihat, koalisi Presiden Prabowo adalah oversize coalition, koalisi kegemukan yang konsekuensinya lambat bergerak dan banyak potensi sakitnya. Jadi saya khawatir proses pemakzulan yang dicoba dorong oleh Mahkamah Konstitusi melalui DPR ini tidak akan ke mana-mana,” tegasnya. (H-4)