PARTAI Golkar mengusulkan penyelenggaraan Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) digelar secara terpisah.
Langkah ini dinilai krusial agar dinamika serta isu krusial mengenai calon anggota legislatif (caleg) dan partai politik tidak kembali tenggelam akibat dominasi kontestasi pilpres.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengungkapkan pengalaman pelaksanaan pemilu serentak membuktikan perhatian publik hampir sepenuhnya tersedot pada persaingan calon presiden dan wakil presiden.
Akibatnya, ruang penyampaian gagasan calon anggota DPR RI serta partai politik terabaikan. “Isu pileg itu sama sekali tenggelam dengan isu pilpres. Itu faktual,” ujar Doli melalui keterangannya, Jumat (9/10).
Melihat kondisi tersebut, Doli mendorong agar ketiga jenis pesta demokrasi tersebut dilaksanakan pada jadwal yang berbeda. Ia mengusulkan pengembalian pola pemilu berjenjang sebagaimana pernah diterapkan pada Pemilu 2004.
Doli mensimulasikan Pileg dilaksanakan pada April, dilanjutkan Pilpres putaran pertama pada Juli, dan Pilpres putaran kedua (jika dibutuhkan) diselenggarakan pada September.
Skema ini dinilai memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk meneliti rekam jejak wakil rakyat sebelum menentukan arah kepemimpinan nasional.
“Saya mengusulkan dan sepertinya diterima hampir di semua pihak ya, bahwa kita punya tiga jenis pemilu, ya harusnya tiga jenis pemilu itu dilaksanakan masing-masing, tidak diserentakkan. Pileg sendiri, pilpres sendiri, pilkada sendiri. Pileg April, pilpres pertama Juli, kalau kemudian harus putaran kedua September,” ujarnya.
Lebih lanjut, Doli menegaskan bahwa pemisahan jadwal pemilu ini tidak akan mengganggu atau memperpanjang masa transisi kepemimpinan nasional.
Anggota DPR hasil pileg dapat dilantik pada 1 Oktober, disusul pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober. (Faj/P-2)