SOSIOLOG Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sujito, menilai kehidupan demokrasi di Indonesia tengah mengalami kemunduran signifikan. Hal itu dipicu oleh melemahnya fungsi pengawasan (checks and balances) parlemen serta kian menyempitnya ruang kritik bagi masyarakat sipil.
Arie menegaskan, kualitas demokrasi tidak sebatas diukur dari penyelenggaraan pemilu sebagai sarana pergantian kekuasaan. Keberadaan fungsi pengawasan, ruang kritik, dan partisipasi publik menjadi elemen vital yang menentukan kesehatan demokrasi di antara periode pemilu.
“Ketika mekanisme tersebut melemah, persoalannya bukan lagi sekadar hubungan antarlembaga negara, tetapi menyangkut kepercayaan publik terhadap demokrasi,” ungkap Arie dalam siaran pers, Jumat (9/10).
Ia menyoroti kelumpuhan mekanisme checks and balances dalam tata kelola pemerintahan saat ini. Menurutnya, DPR memiliki mandat konstitusional untuk mengawasi eksekutif sekaligus mengartikulasikan aspirasi rakyat melalui fungsi representasi dan kontrol.
Ketika parlemen gagal menjalankan peran tersebut secara efektif, publik kehilangan saluran resmi untuk menguji dan mengoreksi kebijakan pemerintah.
“Demokrasi di Indonesia itu semakin menurun, merosot dan stres. Ini tercermin dari checks and balances kita enggak jalan,” tegas Arie.
Kondisi ini berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan. Pasalnya, publik membutuhkan kehadiran parlemen saat timbul persoalan akibat kebijakan atau tindakan pemerintah.
“Kalau parlemen ini tidak punya fungsi secara efektif dalam mengimbangi jalannya kekuasaan, maka jangan salahkan jika masyarakat makin tidak percaya pada parlemen,” jelasnya.
SUMBATAN INFORMASI KE PRESIDEN
Selain persoalan pengawasan di parlemen, Arie juga menyoroti jarak antara realitas sosial-ekonomi di masyarakat dan jajaran pemerintahan. Ia mempertanyakan efektivitas penyampaian aspirasi publik kepada Presiden.
Ia mengkhawatirkan disinformasi atau ketidakutuhan informasi yang diterima Kepala Negara dapat menghasilkan kebijakan yang tidak responsif terhadap ketimpangan di lapangan.
“Saya khawatir cerita realitas itu tidak sampai ke presiden. Atau bisa jadi memang tidak punya sensitifitas soal itu,” ujarnya.
Oleh karena itu, suara kritis dari luar lingkaran kekuasaan—seperti mahasiswa, akademisi, jurnalis, dan organisasi masyarakat sipil—menjadi krusial untuk menyampaikan realitas obyektif sekaligus menawarkan perspektif alternatif.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak memposisikan kelompok kritis sebagai pihak oposisional yang harus dimusuhi.
“Jangan musuhi anak-anak muda, jangan musuhi pakar. Jangan musuhi para mahasiswa karena mereka menyuarakan kritik,” kata Arie.
HENTIKAN KRIMINALISASI
Arie menyesalkan respons pemerintah yang kerap membatasi ruang publik hingga menimbulkan keengganan masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Tindakan semacam itu dinilai mempersempit ruang dialog yang diperlukan untuk mengoreksi kebijakan publik.
“Kritik seharusnya menjadi bagian dari proses evaluasi, terutama ketika kebijakan yang dibuat pemerintah menimbulkan dampak yang dirasakan langsung masyarakat,” terangnya.
Ia menambahkan, pembatasan dan intimidasi hanya akan memperburuk situasi serta memperluas ketidakpercayaan publik terhadap instansi negara. Kepercayaan publik hanya dapat dibangun jika pemerintah mampu membuktikan bahwa masukan masyarakat diakomodasi dalam perbaikan kebijakan.
“Bangun kepercayaan itu dengan menunjukkan bahwa kritik itu didengarkan dan bisa untuk membuat alasan pemerintah terbaik,” tegas Arie.
Di sisi lain, perbandingan peran perguruan tinggi juga menjadi sorotan. Civitas akademika memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk memproduksi pengetahuan demi kemaslahatan publik, termasuk bersikap kritis terhadap jalannya pemerintahan.
“Tugas para intelektual itu harus berpikir kritis, mengingatkan keadaan supaya Indonesia ini semakin berkembang,” tuturnya.
Arie menegaskan bahwa kritik bukan sarana untuk menjatuhkan kekuasaan, melainkan instrumen mitigasi agar pemerintah tidak terjebak dalam krisis yang lebih besar. “Jangan alergi pada kritik karena bangsa ini bisa besar juga karena kritik,” pungkasnya. (AT/P-2)