SEJUMLAH saksi dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 menjelaskan soal mekanisme pengisian kuota tambahan 2024.
Dalam pemeriksaan saksi, Direktur Utama PT Madani Prabu Jaya, Hud Rifky Assegaf, secara tegas membantah adanya aliran dana atau pembayaran fee kepada oknum Kementerian Agama maupun pihak asosiasi demi mendapatkan alokasi kuota haji tambahan.
“Sama sekali tidak ada fee yang diserahkan,” ujar Hud di hadapan majelis hakim dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (6/10).
Hud mengaku memang menyerahkan sejumlah uang kepada KPK. Namun, uang tersebut bukan fee percepatan, melainkan keuntungan perusahaan yang dinilai sebagai pendapatan ilegal dalam proses pengelolaan kuota haji tambahan.
“Berarti sama sekali tidak ada fee, tapi jemaah Bapak berangkat?” tanya pengacara.
“Betul,” jawab Hud.
Hud menjelaskan bahwa sekitar 120 jemaah yang diberangkatkannya tetap diproses berdasarkan urutan jemaah yang telah tersedia. Tidak ada jemaah baru yang didahulukan hanya karena membayar sejumlah uang kepada pihak tertentu.
Senada dengan Hud, perwakilan dari PT Maslahatul Ummah Internasional, Syihabul Mutaqin, menjelaskan bahwa pengisian kuota haji tambahan tetap berpedoman pada nomor porsi dan urutan antrean yang sah.
Kalaupun ada jemaah T1 atau jemaah T0 yang berangkat, dikarenakan pemilik nomor porsi tidak sanggup berangkat.
“Semua jemaah pada dasarnya sudah ada pengumumannya. Kalau memang waktunya berangkat, otomatis sudah ada pengumuman waktunya berangkat,” katanya.
Dari keterangan para saksi PIHK tersebut terungkap bahwa mekanisme yang berjalan di lapangan tetap mengedepankan proses penawaran kepada jemaah berdasarkan urutan porsi. Ketika jemaah urutan awal berhalangan atau tidak mampu melunasi biaya, kesempatan tersebut dialihkan kepada jemaah lain yang benar-benar siap berangkat, menepis spekulasi adanya permainan kuota di luar prosedur.
(P-4)