MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid absen saat dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini (7/10). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Nusron ada agenda internal di kementeriannya.
“Yang bersangkutan (Nusron) telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR/BPN,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/10).
Penyidik KPK, kata Budi, akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Nusron sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
“Penyidik akan melakukan koordinasi dan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap yang bersangkutan karena keterangan-keterangan dari NW (Nusron Wahid) ini dibutuhkan oleh penyidik guna menerangkan bagaimana konstruksi utuh dari perkara,” papar dia.
KPK berharap agar Nusron memenuhi penjadwalan ulang pemeriksaan tersebut. Kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. Korupsi itu melibatkan perusahaan swasta di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terkait pengurusan hak guna bangunan.
Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Para tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur perusahaan swasta Adrianto Pitojo Adhi, dan Rizal Pahlevi selaku pihak swasta atau perantara.
Tersangka lain mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry. Keempatnya diduga KPK merupakan orang kepercayaan Nusron. (Ant/H-4)