Ketua Umum DPP (Komiten Nasional Pemuda Indonesia) KNPI Haris Pertama menilai munculnya informasi hoaks dan fitnah yang menyerang Kapolri baru Jenderal Suyudi Ario Seto merupakan upaya murahan untuk mengganggu sekaligus merusak citra institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Haris meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terlebih ketika informasi tersebut diarahkan untuk membangun prasangka negatif terhadap pimpinan institusi negara.
“Hoaks dan fitnah terhadap Kapolri baru adalah fitnah murahan yang tidak boleh dibiarkan. Ini bukan sekadar persoalan menyerang pribadi Jenderal Suyudi, tetapi sudah masuk pada upaya mengganggu dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi Polri,” kata Haris, Selasa (6/10/2026).
Menurut Haris, Presiden Prabowo Subianto tentu memiliki pertimbangan matang dalam memilih dan menetapkan Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri. Karena itu, pilihan tersebut harus dihormati dan diberikan kesempatan untuk membuktikan kepemimpinannya dalam membawa Polri semakin dekat dengan masyarakat.
“Kita harus yakin bahwa pilihan Presiden Prabowo merupakan pilihan terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena itu, kita harus memberikan dukungan kepada Kapolri baru untuk menjalankan tugasnya dan mewujudkan Polri yang semakin dekat dengan masyarakat,” ujarnya.
Haris mengatakan, tagline kepemimpinan Kapolri baru yang menekankan kedekatan dengan masyarakat harus diterjemahkan menjadi agenda nyata dalam membangun hubungan antara polisi dan masyarakat. Menurutnya, institusi kepolisian membutuhkan dukungan publik karena tugas Polri tidak mungkin dijalankan hanya dengan pendekatan penegakan hukum semata.
“Polri tidak bisa bekerja sendirian. Polisi membutuhkan kepercayaan masyarakat, dan masyarakat juga membutuhkan polisi yang profesional, humanis, responsif dan hadir ketika masyarakat membutuhkan perlindungan,” katanya.
Waspada Perang Kognitif
Di sisi lain, Haris mengingatkan bahwa derasnya penyebaran hoaks, fitnah, manipulasi informasi, dan narasi provokatif di ruang digital harus dilihat sebagai persoalan serius. Fenomena tersebut dinilai bukan lagi sekadar persoalan kebebasan berekspresi, melainkan dapat berkembang menjadi perang kognitif (cognitive warfare).
“Hoaks yang terus-menerus diproduksi dan disebarkan dapat membentuk persepsi seolah-olah semua institusi negara buruk, semua kebijakan salah, dan tidak ada lagi yang bisa dipercaya. Kalau ini dibiarkan, yang rusak bukan hanya citra satu lembaga, tetapi kepercayaan publik terhadap negara,” tegas Haris.
Ia menjelaskan, perang kognitif bekerja dengan memengaruhi persepsi, emosi, keyakinan, dan cara berpikir masyarakat. Informasi salah yang diproduksi secara masif dapat menciptakan persepsi yang dianggap sebagai kebenaran oleh publik.
“Ketika masyarakat terus dicekoki informasi negatif, fitnah, dan kebohongan yang diproduksi secara berulang, lama-lama muncul distrust. Masyarakat menjadi pesimis terhadap institusi negara, bahkan pesimis terhadap kemampuan bangsanya sendiri. Inilah yang harus kita waspadai,” ujarnya.
Haris menilai situasi tersebut berbahaya apabila dimanfaatkan untuk memperlebar jarak antara masyarakat dengan institusi negara. Ia menekankan bahwa dalam demokrasi yang sehat, kritik memang diperlukan, namun harus dibangun berdasarkan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita tidak anti kritik. Tetapi kritik berbeda dengan fitnah, dan kritik berbeda dengan menyebarkan informasi palsu. Kalau ada persoalan terhadap Polri, sampaikan berdasarkan fakta dan mekanisme yang tersedia, bukan dengan membangun kebohongan untuk menjatuhkan seseorang atau institusi,” katanya.
Haris mendorong seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, agar menjadi bagian dari gerakan melawan disinformasi. Pemberantasan hoaks harus dilakukan secara kolektif oleh pemerintah, platform digital, media massa, hingga organisasi masyarakat.
“Jangan sampai bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mudah diadu oleh informasi palsu. Kita harus membangun daya tahan masyarakat terhadap disinformasi. Jangan setiap informasi yang viral langsung dipercaya dan disebarkan,” tuturnya.
Sebagai penutup, Haris mengajak masyarakat memberikan kesempatan kepada Jenderal Suyudi Ario Seto untuk menjalankan amanah sebagai Kapolri dan membuktikan komitmennya.
“Berikan kesempatan kepada Kapolri baru untuk bekerja. Kita kawal, kita kritik jika ada yang salah, tetapi jangan membangun opini berdasarkan fitnah dan hoaks. Yang kita butuhkan sekarang adalah Polri yang semakin dipercaya masyarakat,” pungkas Haris. (E-3)