
MENTERI Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengaku belum menerima laporan soal pesta narkotika jenis sabu dengan warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Depok.
“Belum clear (jelas) masalah itu dan saya juga belum mendapat laporan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan,” kata Yusril saat konferensi pers di Jakarta, Senin (5/10).
Ia mengatakan fokus pada masalah di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rutan terutama soal adanya fasilitas mewah temuan Ombudsman RI di Lapas Cibinong beberapa waktu yang lalu.
Yusril mengaku akan menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kepolisian, dan Ombudsman untuk menentukan langkah penertiban yang lebih sistematis terhadap lapas di Indonesia. Rakor dilakukan setelah dengan adanya pergantian Kapolri dan pengunduran diri Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imipas.
Ia berharap dengan adanya penyegaran tersebut, kerja sama antara kementerian dan Polri hingga Badan Narkotika Nasional (BNN) dapat berlangsung lebih baik dengan banyaknya narapidana yang terjerat kasus narkotika.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Barat menindak tegas oknum pegawai yang diduga terlibat pesta narkotika jenis sabu bersama warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Rutan Depok.
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno mengatakan telah mengambil tindakan hukum terhadap oknum pegawai yang diduga terlibat.
“Hasil pemeriksaan yang masih berjalan. Untuk pegawainya yang terkait, dari kemarin Karutan (Kepala Rutan) sudah buat LP (Laporan Polisi) dan sedang ditindaklanjuti,” tegas Yudi di Bandung, Senin (5/10).
Selain oknum pegawai rutan, Ditjenpas warga binaan berinsial WBP yang diduga terlibat dalam pesta narkoba di rutan Depok telah dipindahkan lembaga pemasyarakatan lain. (Ant/H-4)
