PERDANA Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, melontarkan kritik tajam terhadap situasi di Jalur Gaza, Palestina. Dalam wawancara dengan jurnalis Inggris Piers Morgan di program Piers Morgan Uncensored, ia menegaskan bahwa siapa pun yang bertanggung jawab atas kekejaman di Gaza ialah seorang penjahat perang.
Sheikh Mohammed menyatakan bahwa meskipun serangan yang dipimpin Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 merupakan pembantaian yang harus dikutuk dan pelakunya harus dimintai pertanggungjawaban, respons militer Israel sama sekali tidak dapat dibenarkan.
Kecaman atas Penargetan Fasilitas Sipil
“Rumah sakit menjadi target, sekolah menjadi target. Apa pun pembenaran dan argumennya, tidak ada yang bisa membenarkan hal ini,” tegas Sheikh Mohammed.
Ia juga menyoroti kegagalan gencatan senjata Oktober 2025. Menurutnya, lebih dari 1.400 warga Gaza tewas sejak kesepakatan tersebut seharusnya berlaku. Ia menuduh pasukan Israel tidak memenuhi komitmen mereka dan justru memperluas pendudukan hingga mencakup hampir 70 persen wilayah Jalur Gaza.
“Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki niat yang berbeda,” tambahnya. Ia menyebut bahwa upaya Qatar untuk menengahi gencatan senjata berulang kali dirusak oleh Israel sejak hari pertama perang.
Pelanggaran Kedaulatan Qatar
Dalam wawancara tersebut, Sheikh Mohammed juga mengutuk serangan Israel di Doha pada tahun 2025 yang menargetkan pejabat senior Hamas saat proses negosiasi sedang berlangsung. Serangan tersebut memicu ledakan mematikan dan dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap kedaulatan Qatar.
“Kami diserang oleh Israel saat kami sedang memediasi dan mencoba mendorong proposal Trump saat itu di Doha. Ini tidak dapat diterima dan dikutuk. Ini menetapkan preseden menyerang mediator yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah perang,” katanya. Ia menambahkan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah melewati batas.
Visi Perdamaian Regional
Terkait ketegangan antara AS-Israel dengan Iran, Sheikh Mohammed menguraikan tiga poin utama untuk mengakhiri konflik:
- Kesepakatan atas hak Teheran terhadap tenaga nuklir damai dan penghapusan sanksi.
- Kesepakatan mengenai kebebasan navigasi di Selat Hormuz sesuai hukum internasional.
- Reformasi pengaturan keamanan regional yang melibatkan negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) dan Iran.
Ia menekankan bahwa stabilitas kawasan tidak akan tercapai tanpa dialog antara Iran dan GCC untuk menetapkan prinsip hubungan bertetangga yang baik, termasuk prinsip non-intervensi dan non-agresi. Menurutnya, kerja sama di bidang energi dan ekonomi sangat penting untuk membiarkan kawasan ini melepaskan potensi maksimalnya. (Al Jazeera/I-2)