KEKERINGAN dan kesulitan air bersih di Jawa Tengah meluas. Berdasarkan data terbaru, per September 2026 sebanyak 2,3 juta warga terdampak bencana ini, yang memicu 29 daerah di provinsi tersebut menetapkan status siaga darurat kekeringan.
Hingga Rabu (30/9), bantuan air bersih terus digelontorkan ke ratusan desa di 34 daerah yang terlanda kekeringan. Tercatat sebanyak 1.557.333 keluarga atau sekitar 2.341.548 jiwa yang tersebar di 784 desa, 255 kecamatan, mengalami kesulitan akses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, menegaskan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan situasi di lapangan. “Kita terus pantau kekeringan di Jawa Tengah yang kian meluas, terutama daerah mengalami kesulitan air bersih akan terus digelontorkan bantuan air bersih hingga kondisi kembali normal,” ujarnya.
Daftar 29 Daerah Siaga Darurat
Sebanyak 29 kabupaten dan kota telah menetapkan status siaga darurat kekeringan untuk mempercepat penanganan dampak musim kemarau. Daerah-daerah tersebut meliputi:
- Kabupaten dan Kota Semarang
- Klaten, Kudus, Grobogan, Jepara
- Cilacap, Banjarnegara, Wonogiri, Banyumas
- Kendal, Wonosobo, Kota Solo, Blora
- Sukoharjo, Kota Magelang, Kabupaten Tegal
- Demak, Brebes, Kebumen, Purbalingga
- Pemalang, Batang, Rembang, Pekalongan
- Purworejo, Kota Tegal, Boyolali, dan Kota Salatiga
Realisasi Bantuan Air Bersih
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan bahwa selama periode 5 Juni hingga 28 September 2026, total bantuan air bersih yang telah disalurkan mencapai 75.463.000 liter. Bantuan ini didistribusikan ke 33 kabupaten/kota terdampak.
Sumber bantuan air bersih tersebut berasal dari berbagai pihak, dengan rincian sebagai berikut:
| Sumber Dana/Instansi | Jumlah Liter |
|---|---|
| APBD Pemprov Jateng & Kabupaten/Kota | 36.448.900 liter |
| CSR Perusahaan & Lembaga Swadaya | 38.755.100 liter |
| APBN | 259.000 liter |
Ahmad Luthfi menambahkan bahwa daerah dengan distribusi air bersih tertinggi meliputi Kabupaten Klaten, Pemalang, Purbalingga, Boyolali, Grobogan, Banyumas, Sragen, Cilacap, Blora, dan Banjarnegara. Selain dari pemerintah, bantuan juga melibatkan peran aktif TNI, Polri, serta berbagai lembaga kemasyarakatan.
Intervensi Sektor Pertanian
Selain fokus pada pemenuhan kebutuhan domestik warga, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memberikan perhatian serius pada sektor pertanian. Hal ini dilakukan guna menjaga produktivitas komoditas pangan dan ketahanan pangan daerah yang terancam akibat minimnya pasokan air.
“Saya minta kepada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan seluruh bupati/wali kota melakukan pemetaan dan intervensi kebutuhan air bagi petani,” tegas Ahmad Luthfi. (H-4)