SEBANYAK 31 senator Amerika Serikat (AS) secara resmi mendesak pemerintahan Presiden Donald Trump untuk memperpanjang dan menetapkan kembali Status Perlindungan Sementara atau Temporary Protected Status (TPS) bagi warga negara Ukraina. Langkah ini diambil mengingat konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina yang masih terus berlangsung dan membahayakan keselamatan sipil.
Desakan tersebut disampaikan melalui surat bipartisan yang dipimpin oleh Senator Tammy Duckworth. Surat tersebut ditujukan langsung kepada Menteri Keamanan Dalam Negeri Markwayne Mullin dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Para senator meminta pemerintah memberikan perpanjangan TPS selama 18 bulan sebelum masa berlaku perlindungan saat ini berakhir pada 19 Oktober.
Alasan Kemanusiaan dan Keamanan
Para senator menekankan bahwa penghentian status perlindungan ini akan berdampak fatal. Ribuan warga Ukraina di AS berisiko dipaksa kembali ke zona perang yang masih menghadapi pertempuran aktif, jatuhnya korban sipil, serta kerusakan masif pada infrastruktur penting. Berdasarkan catatan kebijakan, Ukraina pertama kali menerima status TPS pada 19 April 2022, yang kemudian terus diperpanjang hingga jadwal periode berikutnya yang dimulai pada 20 April 2025.
“Melindungi sekitar 101.000 pemegang TPS Ukraina yang saat ini tinggal di Amerika Serikat adalah keharusan kemanusiaan, tetapi juga keputusan ekonomi yang tepat,” tegas para senator dalam surat tersebut.
Kontribusi Ekonomi Warga Ukraina di AS
Selain faktor kemanusiaan, para anggota parlemen menyoroti dampak ekonomi signifikan yang diberikan oleh para pengungsi Ukraina. Keberadaan mereka dinilai memberikan stabilitas pada pasar tenaga kerja dan kontribusi fiskal bagi Amerika Serikat.
| Indikator Ekonomi | Nilai Kontribusi (Per Tahun) |
|---|---|
| Jumlah Pemegang TPS Ukraina | ~101.000 Orang |
| Kontribusi terhadap Ekonomi AS | 2,6 Miliar Dolar AS |
| Pembayaran Pajak | 716 Juta Dolar AS |
Para senator berargumen bahwa kondisi di Ukraina saat ini sangat membenarkan kelanjutan status TPS. Selama invasi Rusia masih berlangsung, warga negara Ukraina dianggap belum dapat kembali dengan aman ke tanah air mereka. Oleh karena itu, pemerintahan Trump diminta segera mengambil langkah administratif sebelum tenggat waktu 19 Oktober untuk memastikan kepastian hukum bagi komunitas Ukraina di Amerika Serikat. (Anadolu/Fer/I-1)