PARTAI Golongan Karya (Golkar) mulai mematangkan langkah menghadapi Pemilu 2029 melalui penguatan konsolidasi organisasi, peningkatan kapasitas anggota legislatif, serta penyusunan strategi pemenangan berbasis wilayah. Langkah tersebut ditandai dengan pelaksanaan secara bersamaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemenangan Pemilu dan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pelaksanaan BIMTEK sudah sesuai arahannya dilakukan di daerah sehingga lebih efektif, terarah, dan sesuai dengan karakteristik wilayah pemenangan Pemilu.
Pada 2026, DPP Partai Golkar melaksanakan enam gelombang BIMTEK berbasis wilayah pemenangan Pemilu. Masing-masing wilayah melaksanakan dua gelombang, yakni PP Sumatra di Batam dan Palembang, PP Jawa–Kalimantan di Yogyakarta dan Bandung, serta PP Indonesia Timur di Makassar dan Bali.
Kegiatan secara resmi dibuka oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan dihadiri Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Dalam kesempatan tersebut, Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa politik dan kekuasaan pada hakikatnya merupakan amanah untuk memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
Menurut Sri Sultan, Pemilu tidak boleh dipandang semata-mata sebagai tujuan akhir dari proses politik. Pemilu justru menjadi awal dari tanggung jawab untuk menerjemahkan mandat rakyat ke dalam kebijakan dan keputusan yang nyata. Pandangan tersebut menjadi pengingat bahwa proses politik harus bermuara pada kepentingan masyarakat serta menghasilkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa agenda utama Partai Golkar sebagaimana diamanatkan MUNAS XI Partai Golkar 2024 adalah meningkatkan perolehan kursi DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2029.
Selain itu, Partai Golkar memiliki mandat untuk mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran sampai tahun 2029, sekaligus memastikan konsolidasi organisasi berjalan secara menyeluruh hingga tingkat Desa/Kelurahan bahkan POKKAR pada tingkat RW dan RT.
Bahlil juga menekankan pentingnya keterbukaan terhadap kritik publik sebagai bagian dari proses demokrasi. Ia meminta agar ruang kritik terhadap para Menteri, Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Golkar dibuka secara luas.
Menurutnya, kritik dan masukan publik merupakan bagian penting dalam menghasilkan kebijakan yang lebih tajam, responsif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satu fokus utama kegiatan adalah mempercepat konsolidasi organisasi Partai Golkar hingga tingkat paling bawah.
Anggota Fraksi Partai Golkar di semua tingkatan didorong menjadi garda terdepan dalam percepatan konsolidasi organisasi, termasuk mengoptimalkan seluruh sumber daya, jaringan, serta program yang dimiliki untuk memperkuat kehadiran Partai Golkar di tengah masyarakat.
Konsolidasi hingga tingkat Desa/Kelurahan ditargetkan dapat diselesaikan paling lambat 31 Desember 2026. Konsolidasi tersebut sekaligus menjadi fondasi dalam mempersiapkan strategi pemenangan Pemilu 2029.
Melalui Rakornis dan BIMTEK ini, Partai Golkar tidak hanya melakukan penguatan kapasitas kader dan anggota legislatif, tetapi juga membuka ruang komunikasi dua arah antara pusat dan daerah untuk menghimpun berbagai masukan, persoalan, serta kebutuhan yang berkembang di lapangan. (E-4)