PERDANA Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyalahkan kegagalan pengawasan perbatasan Maroko atas krisis migran yang terjadi di Ceuta, wilayah eksklave Spanyol di Afrika Utara.
Insiden tersebut terjadi pada 30 dan 31 Juli lalu, ketika lebih dari 70.000 migran menerobos masuk ke Ceuta secara serentak. Penyerbuan massal yang belum pernah terjadi sebelumnya ini juga memakan korban jiwa.
Sebagian besar migran telah kembali ke Maroko beberapa jam setelah kejadian. Meski demikian, beberapa ribu orang di antaranya masih bertahan di wilayah eksklave Spanyol tersebut. Situasi di lokasi kini memburuk, memicu aksi kekerasan serta demonstrasi harian dari warga lokal.
Pemerintah Spanyol kini tengah mendalami insiden tersebut sekaligus menuntut pertanggungjawaban dari pihak Maroko.
“Kami sedang menyelidiki apa yang terjadi pada hari-hari di bulan Juli itu, tetapi pada saat yang sama kami telah meminta tindakan dan juga jawaban dari Maroko karena jelas bahwa kontrol perbatasannya telah gagal,” ujar Sanchez saat diwawancarai oleh CNN di New York.
Sebelumnya, dalam pidatonya di parlemen pada 3 September, Sanchez menyatakan bahwa Madrid perlu meminta “penjelasan dan perubahan” dari otoritas Maroko guna mencegah terulangnya arus migran ke Ceuta. Namun, ia menekankan bahwa tidak ada “bukti kuat” bahwa Maroko mendalangi kejadian tersebut.
Di sisi lain, laporan kepolisian Spanyol yang diperoleh kantor berita AFP menunjukkan adanya indikasi kelalaian dalam penjagaan. Jumlah personel kepolisian Maroko di sekitar perbatasan tercatat “jelas lebih sedikit dari biasanya”. Selain itu, para petugas disebut “tidak melakukan upaya serius” untuk membendung gelombang migran tersebut.
Laporan kepolisian Spanyol itu disusun berdasarkan analisis citra satelit, rekaman video dari sumber terbuka (open-source), serta kesaksian dari para migran.
Pasca-kejadian tersebut, Pemerintah Spanyol harus melakukan pendataan dan verifikasi terhadap ribuan migran yang masih tersisa di Ceuta. Langkah ini dilakukan untuk menentukan apakah mereka berhak mendapatkan status suaka. Sesuai aturan hukum, anak-anak tanpa pendamping tidak dapat dideportasi secara mendadak. (AFP/Z-2)