PEMERINTAHAN Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara resmi menyetujui potensi penjualan jet tempur F-35 senilai US$24,3 miliar (sekitar Rp384,5 triliun) kepada Arab Saudi. Langkah ini dipandang sebagai dukungan besar bagi Riyadh di tengah meningkatnya serangan dari kelompok Houthi yang didukung Iran di Yaman.
Paket persenjataan yang diumumkan pada Kamis (17/9) tersebut mencakup 48 jet tempur F-35 buatan Lockheed Martin, pesawat tempur paling canggih di dunia. Selain itu, kesepakatan ini melibatkan 49 mesin Pratt & Whitney serta berbagai suku cadang pendukung lain.
Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa penjualan ini sejalan dengan tujuan kebijakan luar negeri dan keamanan nasional AS. “Langkah ini akan meningkatkan keamanan sekutu utama non-NATO yang menjadi kekuatan bagi stabilitas politik dan kemajuan ekonomi di kawasan Teluk,” tulis pernyataan resmi tersebut.
Eskalasi Konflik di Laut Merah
Pengumuman itu muncul saat kelompok Houthi meningkatkan serangan terhadap sasaran di Arab Saudi. Kelompok tersebut juga meluncurkan serangan darat kilat untuk menguasai Selat Bab al-Mandab, titik jalur minyak strategis yang sangat vital bagi perdagangan global.
Pemerintahan Trump menegaskan bahwa kesepakatan itu akan membantu Riyadh menangkal ancaman saat ini maupun di masa depan. Namun, Washington menekankan bahwa penjualan ini tidak akan mengubah keseimbangan militer di kawasan, merujuk pada kebijakan jangka panjang AS yang memastikan Israel tetap memiliki keunggulan militer atas para pesaingnya di Timur Tengah.
Penolakan dari Kongres
Meski disetujui pemerintah, Kongres AS memiliki waktu 30 hari untuk meninjau atau mencoba memblokir kesepakatan tersebut. Sejumlah anggota parlemen menyuarakan kekhawatiran serius terkait risiko teknologi.
Anggota DPR Raja Krishnamoorthi (Demokrat-Illinois) memperingatkan bahwa komunitas intelijen AS memberi sinyal bahaya. Ia khawatir teknologi militer tingkat tinggi ini bisa jatuh ke tangan pihak ketiga, termasuk Partai Komunis Tiongkok (PKT).
“Kita tidak boleh menjual jet tempur tercanggih kita ke wilayah mana pun saat PKT mungkin bisa mendapatkan akses terhadap teknologi di dalamnya,” tegas Krishnamoorthi melalui pernyataan di media sosial.
Selain masalah teknologi, Kongres sebelumnya juga kerap mempertanyakan kesepakatan senjata dengan Riyadh, terutama setelah kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada 2018 yang memicu kritik tajam terhadap kerajaan tersebut. (CNBC/I-2)