GEDUNG Putih mencapai kesepakatan yang memberikan kontrol permanen atas keamanan di Greenland kepada Amerika Serikat. Presiden Donald Trump mengumumkan hal tersebut pada Jumat (18/9), menyatakan kemenangan atas ambisi lamanya untuk meningkatkan pengaruh AS di wilayah Arktik, meskipun kesepakatan ini jauh dari penguasaan wilayah secara penuh atau aneksasi.
Trump menyatakan telah bersepakat dengan para pemimpin Denmark dan Greenland bahwa Washington akan memiliki kewenangan luas untuk mengamankan dan mempertahankan Greenland, yang merupakan wilayah kedaulatan Denmark. Menurut Trump, langkah ini, “Sepenuhnya menjawab SEMUA kekhawatiran AS.”
Melalui unggahan di Truth Social, Trump menegaskan bahwa atas arahannya, AS bekerja sama dengan perwakilan Denmark dan Greenland untuk menjamin kemampuan penuh AS dalam melakukan apa pun yang diperlukan guna mempertahankan keamanan Greenland dan Amerika Serikat selamanya. Ia juga mengeklaim kesepakatan ini tidak akan memakan biaya bagi AS, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Kompromi Diplomatik dan Kedaulatan
Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, dalam pernyataan bersama dengan para pemimpin Greenland, menyambut baik prospek perjanjian ini. Namun, ia menekankan bahwa kesepakatan tersebut tetap mengakui kedaulatan Kerajaan Denmark, integritas teritorial, serta hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Greenland.
Garis besar kesepakatan ini tampak sebagai kompromi yang memungkinkan Trump mengeklaim kemenangan politik menjelang pemilihan paruh waktu, sekaligus meredakan kekhawatiran Denmark, Greenland, dan Eropa mengenai potensi aneksasi formal oleh Amerika Serikat.
- Hanya anggota NATO yang diizinkan membangun pangkalan militer di Greenland.
- Hanya anggota NATO dan Uni Eropa yang diperbolehkan melakukan investasi sensitif di wilayah tersebut.
- Kesepakatan tetap berlaku meskipun Greenland menyatakan kemerdekaan dari Denmark di masa depan.
- AS tidak memiliki hak veto atas keputusan internal Greenland.
Ketegangan Masa Lalu dan Ambisi Arktik
Keinginan Trump untuk menguasai Greenland berawal dari masa jabatan pertamanya, didorong oleh kekhawatiran atas ambisi Tiongkok dan Rusia di Arktik serta potensi kekayaan mineral yang terkubur di bawah es. Upaya percepatan pengambilalihan pada Januari lalu sempat memicu krisis diplomatik, saat negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Jerman mengerahkan pasukan untuk latihan militer sebagai bentuk peringatan.
Meskipun terjadi ketegangan publik–termasuk momen PM Frederiksen secara langsung memberi tahu Trump bahwa ia tidak akan mendapatkan Greenland–sekelompok kecil pejabat senior dari kedua belah pihak bekerja secara rahasia untuk merumuskan perjanjian ini guna mencegah kegagalan diplomasi total.
Implementasi dan Kritik
Trump menyatakan bahwa tidak ada musuh AS yang boleh membangun pangkalan atau berinvestasi di Greenland tanpa persetujuan tertulis dari Washington. Ia juga berencana menempatkan kehadiran militer besar di sana, menambah kehadiran yang sudah ada sejak Perang Dunia II di bawah perjanjian tahun 1951.
Namun, para analis mempertanyakan dampak jangka panjang dari kesepakatan ini terhadap hubungan transatlantik. Imran Bayoumi, mantan pejabat Departemen Pertahanan AS di Atlantic Council, menilai bahwa meskipun kesepakatan ini memungkinkan kedua pihak untuk melangkah maju, hal itu tidak serta merta memperbaiki keretakan hubungan antara AS dengan Denmark dan NATO yang terjadi selama proses negosiasi.
Kesepakatan ini selanjutnya akan dibawa ke New York pada Sidang Umum PBB minggu depan untuk ditandatangani, sebelum akhirnya memerlukan ratifikasi dari parlemen masing-masing negara untuk dapat berlaku secara resmi. (The Washington Post/I-2)