PRESIDEN Donald Trump kembali memicu perdebatan hukum yang kompleks setelah mengumumkan larangan bagi sejumlah media utama untuk meliput di Gedung Putih. Melalui unggahan di media sosial pada 18 September 2026, Trump menyatakan pelarangan terhadap reporter dari CNN, MS NOW, dan Politico, dengan alasan liputan mereka dianggap sebagai berita palsu (fake news).
Langkah ini menciptakan lanskap hukum yang tidak pasti, mengingat sejarah perselisihan antara administrasi Trump dan institusi media yang sering berakhir di meja hijau.
Alasan di Balik Larangan Terbaru
Trump menyatakan bahwa keputusan ini tidak dipicu oleh satu insiden spesifik, melainkan akumulasi dari pemberitaan selama beberapa tahun terakhir. “Ini benar-benar hanya cerita kumulatif. Anda bosan dengannya,” ujar Trump. Ia menegaskan bahwa meskipun media tersebut tetap bisa melaporkan tentang presiden, ia merasa tidak berkewajiban membiarkan mereka masuk ke rumah rakyat jika terus menulis berita negatif yang disengaja.
Terkait aspek legalitas, Trump tampak tidak khawatir akan pelanggaran Konstitusi. Ia berargumen bahwa pengadilan seharusnya tidak membiarkan berita palsu ditulis terus-menerus. “Tergantung pada hakim yang Anda dapatkan, sejujurnya,” tambah Trump mengenai peluang larangan ini bertahan di pengadilan.
Preseden Hukum: Kasus Jim Acosta dan Associated Press
Ini bukan pertama kali Trump mencoba membatasi akses pers. Sejarah mencatat dua kasus besar sebelumnya:
- Jim Acosta (2018): Gedung Putih mencabut kredensial koresponden CNN ini. Namun hakim federal memerintahkan pemulihan akses karena Acosta dianggap tidak diberi kesempatan yang layak untuk membela diri.
- Associated Press (2025): AP dilarang mengakses Ruang Oval dan press pool setelah menolak mengubah penyebutan Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika sesuai perintah resmi Trump. Dalam kasus ini, pengadilan banding memenangkan pemerintah dengan alasan bahwa membatasi akses ke ruang privat presiden adalah prerogatif eksekutif.
Namun, larangan terbaru ini dianggap lebih luas karena menargetkan akses ke seluruh area Gedung Putih, bukan hanya ruang spesifik seperti Ruang Oval. Hal ini diprediksi akan lebih sulit dipertahankan secara hukum jika dibandingkan dengan kasus AP.
Respons Media dan Pakar Hukum
Pihak CNN menyebut langkah ini sebagai serangan ilegal terhadap pers dan menegaskan hak konstitusional mereka untuk melapor tanpa campur tangan pemerintah. Politico juga menyatakan akan membela hak Amendemen Pertama mereka dengan gigih.
Clay Calvert, peneliti senior di American Enterprise Institute, menilai langkah Trump ini sebagai upaya untuk menarik simpati basis politiknya yang memiliki tingkat ketidakpercayaan tinggi terhadap media massa. Sementara itu, Jenna Leventoff dari ACLU memperingatkan ada chilling effect atau upaya menakut-nakuti media.
Analisis Ahli: Meskipun pemerintah menang dalam beberapa aspek teknis di masa lalu, pelarangan total terhadap kantor media tertentu berdasarkan sudut pandang (viewpoint discrimination) umumnya dianggap melanggar Amendemen Pertama AS.
Hingga saat ini, detail praktis mengenai larangan tersebut–apakah berupa pencabutan kartu pers permanen atau sekadar pemblokiran akses fisik–masih belum dirinci lebih lanjut oleh pihak Gedung Putih. Pertarungan hukum diperkirakan akan segera menyusul jika kebijakan ini resmi diterapkan secara penuh. (USA Today/I-2)