Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak memberikan catatan serius terkait keputusan bank sentral Amerika Serikat (AS), The Fed, yang menaikkan suku bunga acuan federal funds rate ke kisaran 3,75% hingga 4,0% pada Rabu (16/9) waktu setempat. Kenaikan ini merupakan yang pertama sejak Juli 2023 dan diprediksi bukan yang terakhir pada tahun ini.
Amin mengungkapkan bahwa dampak dari kebijakan tersebut mulai terasa pada stabilitas nilai tukar rupiah. Menurutnya, penyempitan selisih suku bunga antara AS dan Indonesia memicu aliran modal asing keluar menuju aset dolar yang menawarkan imbal hasil lebih menarik.
“Ini sudah kelihatan dampaknya: kurs resmi Bank Indonesia (JISDOR) mencatat rupiah di Rp17.712 per dolar AS pada 16 September, dan sepanjang hari Kamis rupiah sempat tertekan hingga ke kisaran Rp17.745 per dolar AS,” ujar Amin kepada Media Indonesia, Kamis (17/9).
Selain nilai tukar, pasar modal dalam negeri turut terdampak. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat melemah 0,38% dengan aksi jual bersih (net sell) investor asing mencapai Rp430,21 miliar pada 17 September. Hingga saat ini, posisi rupiah masih tertahan di kisaran Rp17.700 per dolar AS.
Respons Bank Indonesia Harus Terukur
Menyikapi kondisi tersebut, Amin meminta Bank Indonesia (BI) tidak terburu-buru mengambil langkah reaktif dengan langsung menaikkan BI Rate yang saat ini berada di level 5,75%. Ia menekankan bahwa keputusan BI pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) 22-23 September mendatang harus didasarkan pada kalkulasi matang terhadap kondisi domestik.
“BI jangan asal ikut-ikutan. Saya berharap Bank Indonesia merespons dengan hati-hati, bukan otomatis menaikkan suku bunga hanya karena The Fed naik. Keputusan harus mempertimbangkan pergerakan rupiah, imbal hasil obligasi negara, dan ekspektasi inflasi di dalam negeri sendiri,” tegas legislator dari Fraksi PKS tersebut.
Ia menyarankan BI memiliki dua opsi strategis: tetap menahan suku bunga dengan memperkuat intervensi pasar, atau mengambil langkah pre-emptive (mendahului) jika tekanan terhadap rupiah dinilai sudah terlalu berat.
Cadangan Devisa dan Disiplin Fiskal
Di sisi lain, Amin menilai Indonesia masih memiliki fondasi yang cukup kuat. Per akhir Agustus 2026, cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar US$146,5 miliar. Jumlah ini setara dengan pembiayaan 5,4 bulan impor, jauh di atas standar kecukupan internasional.
“Ini bantalan yang kuat, tapi jangan sampai kita lengah,” katanya mengingatkan agar tren cadangan devisa tetap terjaga.
Lebih lanjut, Amin menyoroti bahwa tantangan ekonomi saat ini tidak hanya menjadi beban kebijakan moneter. Kenaikan harga energi akibat konflik di Timur Tengah menuntut peran aktif pemerintah dalam mengelola APBN, terutama terkait subsidi energi.
“Pemerintah perlu menghitung dampaknya ke subsidi energi dan anggaran negara, bukan hanya menyerahkan semuanya ke kebijakan moneter,” imbuhnya.
Sebagai penutup, Amin menekankan bahwa kunci utama menghadapi tekanan eksternal adalah menjaga kepercayaan pasar melalui disiplin fiskal dan komunikasi kebijakan yang konsisten. Selama inflasi terkendali dan daya tarik surat utang negara terjaga, Indonesia diyakini memiliki ruang cukup untuk menghindari krisis.