MASA depan komunikasi politik di Indonesia tidak cukup hanya dengan media digital. Masyarakat tetap menginginkan ruang dialogis, relasional, etis dan kontekstual.
Fenomena itu ditemukan Pakar Komunikasi Politik Dr Diah Fatma Sjoraida berdasarkan penelitian yang dilakukannya pada Pemilu dan Pilkada 2024 di Jawa Barat.
Saat itu, Dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Universitas Padjadjaran (Unpad) tersebut melakukan jajak pendapat terhadap 117 responden. Dari jumlah itu, 76,9% responden mengaku mengakses pesan politik melalui media sosial.
Diah juga meneliti komunikasi politik yang dilakukan partai politik, politikus perempuan dan masyarakat adat Jawa Barat.
“Partai politik menerapkan komunikasi hibrida. Media sosial berjalan bersama tatap muka, dialog komunitas, media massa dan kunjungan langsung,” ungkapnya saat menyampaikan orasi ilmiah : Demokrasi yang Berakar, Komunikasi Politik, Budaya, Gender, dan Ruang Digital di Jawa Barat, dalam rangka Dies Natalis ke-66 Fikom Unpad, Jumat (18/9).
Sementara politikus perempuan, lanjut dia, cenderung berkomunikasi dua arah, empati, terbuka dan kolaboratif. Masyarakat dipandang bukan sekadar target pemilih, tetapi pihak yang perlu didengarkan.
“Ruang komunikasi yang digunakan beragam. Mulai dari silaturahmi, forum warga, pengajian, olahraga, pesantren hingga pertemuan informal,” jelasnya.
Politikus perempuan melihat politik bukan ruang argumentasi dan kompetisi, tapi juga ruang relasi. Kemampuan mendengarkan menunjukkan perhatian dan membangun percakapan dua arah menjadi modal komunikasi yang utama.
Di sisi lain, dalam masyarakat adat Sunda, komunikasi politik yang mereka lakukan tidak sepenuhnya dapat dijelaskan dengan model komunikasi politik modern.
Penelitian di Komunitas Adat Cigugur, Talaga, Cigumentang, Ciptagelar, Pulo, Cireundeu dan Kampung Adat Dukuh memperlihatkan tokoh adat memiliki kedudukan penting sebagai mediator antara masyarakat dan kandidat politik.
“Pilihan politik tidak selalu disampaikan secara instruksi, tetapi pesan dapat hadir melalui siloka, petunjuk tidak langsung, ritual, pilihan kata, bahkan sikap diam seorang pemimpin adat,” papar Diah.
Meski masyarakat adat juga sudah terpapar media sosial, tapi itu tidak menggantikan budaya mereka.
TEKNOLOGI TIDAK MENGGANTIKAN MANUSIA
Dari penelitian itu, Diah menegaskan masyarakat bukan audience pasif yang menunggu pesan politik. Masyarakat adalah penafsir aktif, yang membawa sejarah, pengalaman, agama, identitas, gender, budaya, kepentingan dan ingatan politik, ketika membaca sebuah pesan.
“Di era artificial intelligence (AI), tantangannya ialah menjaga kemampuan manusia menilai kebenaran, membangun kepercayaan, berpikir kritis dan berdialog ketika pesan dapat diproduksi dan diperbanyak oleh mesin. Teknologi dapat memperluas komunikasi, tetapi tidak boleh menggantikan tanggung jawab manusia atas makna, dampak, dan etika di ruang politik,” tegasnya.
Dia menyimpulkan demokrasi hidup tidak hanya di kotak suara, tapi hidup ketika seseorang merasa didengar. Demokrasi hidup ketika sebuah komunitas dapat mempertahankan identitasnya, sambil berpartisipasi sebagai warga negara.
Demokrsi hidup, lanjutnya, ketika perempuan memperoleh ruang untuk berbicara dan mengambil keputusan. Demokrsi hidup ketika teknologi digunakan untuk memperluas percakapan, bukan untuk mematikan dialog.
“Demokrasi hidup ketika komunikasi membangun kepercayaan bukan sekadar memenangkan perhatian. Maka tugas Ilmu Komunikasi bukan menjelaskan bagaimana pesan sampai kepada masyarakat tetapi juga menjaga ruang bersama agar tetap manusiawi, inklusif, dan demokratis,” tegasnya.