Bahlil Sebut Tangki Modifikasi 1 Ton Jadi Biang Kerok Antrean BBM Makassar
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.(Dok. Golkar)

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan penyebab utama antrean panjang BBM yang sempat terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Selain adanya pergeseran konsumsi masyarakat ke BBM bersubsidi, ditemukan pula praktik penyalahgunaan pengisian menggunakan kendaraan bertangki modifikasi berkapasitas besar.

Bahlil memastikan bahwa antrean tersebut kini sudah mulai terurai dan kondisi distribusi telah kembali kondusif. Ia menegaskan bahwa persoalan di Makassar bukan disebabkan oleh menipisnya stok nasional, mengingat cadangan BBM nasional saat ini berada di level aman, yakni pada kisaran 18 hingga 20 hari.

“Dan yang terjadi kemarin di Makassar alhamdulillah sudah bisa terurai. Dan sudah selesai dan saya sudah laporkan kepada Bapak Presiden,” ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/9).

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, Bahlil menyebut terjadi fenomena perpindahan konsumen. Banyak pengguna kendaraan yang sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi dengan oktan tinggi (RON 92 dan RON 95) kini beralih ke BBM bersubsidi. Hal ini memberikan tekanan besar pada kuota dan distribusi BBM subsidi di wilayah tersebut.

Selain faktor konsumsi, Bahlil menyoroti temuan kepolisian mengenai adanya kendaraan yang sengaja dimodifikasi untuk menampung BBM dalam jumlah tidak wajar. Beberapa kendaraan kelas atas bahkan ditemukan memiliki kapasitas tangki hingga 700 liter hingga 1 ton.

“Ada yang 700 liter, ada yang 1 ton, kemudian diisi dengan mobil yang bak. Dengan mobil Pajero, apa, segala macam. Jadi itu yang membuat salah satu di antara yang membuat antrean,” ungkapnya.

Menanggapi temuan tersebut, Presiden telah memberikan arahan agar praktik penyalahgunaan ini segera ditertibkan. Bahlil menyatakan bahwa pemerintah selaku regulator akan memperketat koordinasi dengan Pertamina sebagai pelaksana distribusi di lapangan guna memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran.

“Arahannya harus segera kita tertibkan. Karena kita tahu bahwa pemerintah itu kan regulator. Implementasi di lapangan itu kan adalah Pertamina. Jadi saya melakukan koordinasi terus dengan Pertamina,” pungkas Bahlil. (Z-10)



Source link

By Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *