WAKIL Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, secara resmi membuka Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan Pendidikan Jarak Jauh (MPLS PJJ) Jenjang Pendidikan Menengah Tahun Ajaran 2026/2027 pada Senin (3/8/2026). Langkah ini menjadi strategi krusial pemerintah dalam mempercepat penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui layanan pendidikan yang fleksibel dan inklusif.
Program ini merupakan implementasi nyata dari visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk membangun SDM unggul, serta inisiatif Mendikdasmen Abdul Mu’ti dalam mewujudkan “Pendidikan Bermutu untuk Semua”. PJJ diposisikan sebagai solusi bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan akses geografis, ekonomi, maupun mobilitas.
Target dan Sebaran Peserta
Berdasarkan data laporan penyelenggara, sebanyak 870 calon murid telah dinyatakan lolos verifikasi untuk mengikuti PJJ tahun ini. Mereka mencakup anak-anak yang putus sekolah, harus bekerja, atau tinggal di wilayah terpencil. Secara nasional, tantangan pendidikan menengah masih cukup besar dengan angka ATS yang signifikan.
| Indikator | Data (Per Juni 2026) |
|---|---|
| Jumlah Anak Tidak Sekolah (Usia 16–18 Tahun) | 1,16 Juta Jiwa |
| Total Satuan Pendidikan Penyelenggara PJJ | 132 Satuan |
| Jumlah Sekolah Induk | 33 Sekolah |
| Jumlah Sekolah Mitra | 99 Sekolah |
Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah
Wamendikdasmen menegaskan bahwa PJJ adalah “jembatan emas” bagi anak-anak yang terpinggirkan. Penanganan ATS kini diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. “Negara harus aktif menjemput bola, mendata, dan mendampingi anak hingga lulus, bukan sekadar menunggu mereka datang ke sekolah,” ujar Fajar.
Dukungan daerah terlihat dari kehadiran sejumlah kepala daerah secara daring dan luring:
- Maluku Utara: Gubernur Sherly Tjoanda menekankan pentingnya PJJ bagi wilayah kepulauan (800 pulau) agar anak tetap memperoleh keterampilan kerja.
- Jawa Timur: Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak mengandalkan gugus tugas lintas sektor dan diseminasi informasi kreatif untuk menjaring murid.
- Sumatra Barat: Gubernur Mahyeldi Ansharullah melibatkan tokoh masyarakat dan kreator konten untuk menjangkau pelosok nagari.
- DKI Jakarta: Kepala Dinas Pendidikan Nahdiana menyiapkan PJJ sebagai alternatif bagi warga di Kepulauan Seribu.
Strategi 5P dan Regulasi
Penyelenggaraan PJJ saat ini mengacu pada Permendikbud Nomor 119 Tahun 2014, namun Kemendikdasmen tengah menggodok rancangan Permendikdasmen baru untuk memperkuat tata kelola. Strategi utama yang diterapkan adalah 5P:
- Pendataan
- Penjangkauan
- Penjaringan
- Pendampingan
- Penuntasan
Dengan penguatan pada sisi penjaminan mutu dan perluasan kemitraan, pemerintah optimistis target Wajib Belajar 13 Tahun dapat tercapai lebih cepat melalui model pendidikan yang adaptif terhadap kondisi kehidupan anak-anak Indonesia.