Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Safrizal Zakaria Ali, menegaskan percepatan eliminasi tuberkulosis (TBC) memerlukan kepemimpinan kepala daerah yang kuat serta kolaborasi lintas sektor hingga tingkat desa dan kelurahan. Menurutnya, TBC bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga tantangan pembangunan yang membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
Hal tersebut ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Fasilitasi Teknis Intervensi Kewilayahan dalam Penanggulangan Tuberkulosis yang dirangkaikan dengan Rakorpusda Penguatan Komitmen dan Aksi Nyata Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Berkelanjutan di Malang, Kamis.
Dalam kesempatan itu, mantan Penjabat Gubernur Aceh tersebut mengungkapkan pengalaman saat menjabat sebagai Wakil Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional. Ia menilai keberhasilan Indonesia mengendalikan pandemi menjadi bukti bahwa persoalan besar dapat diatasi melalui kepemimpinan yang kuat, koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta partisipasi aktif masyarakat.
“Pengalaman penanganan Covid-19 membuktikan bahwa ketika seluruh unsur pemerintah bergerak dalam satu komando, didukung kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat, tantangan sebesar apa pun dapat dihadapi bersama. Semangat kolaborasi yang sama harus kita hadirkan dalam percepatan penanggulangan TBC,” ujar Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Ia juga mengajak pemerintah daerah memanfaatkan praktik baik dari berbagai negara yang berhasil menekan angka TBC. Menurutnya, tidak ada negara yang sukses mengendalikan penyakit tersebut hanya mengandalkan layanan kesehatan, melainkan melalui kombinasi kepemimpinan yang kuat, tata kelola yang efektif, inovasi, dukungan pembiayaan, serta sinergi lintas sektor.
Safrizal mencontohkan sejumlah pendekatan yang dapat diadaptasi Indonesia. Kuwait dan Arab Saudi memperkuat pencegahan melalui pengelolaan mobilitas penduduk, Tiongkok dan Myanmar mengembangkan penemuan kasus aktif berbasis komunitas, Ethiopia memperkuat layanan kesehatan primer hingga tingkat desa, sedangkan Taiwan dan Qatar memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan kepatuhan pengobatan. Sementara itu, India, Brasil, dan Afrika Selatan mengombinasikan perlindungan sosial dengan inovasi medis dalam pengendalian TBC.
“Gubernur, bupati, dan wali kota memimpin langsung upaya percepatan penanggulangan TBC di daerah masing-masing. Pemerintah daerah harus memastikan Wadah Kemitraan Penanggulangan TBC atau Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) dapat terbentuk dan berfungsi secara optimal dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” imbuhnya.
Sebelum rapat dimulai, Safrizal bersama Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Octavianus, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, serta jajaran kementerian dan pemerintah daerah melakukan kunjungan ke Puskesmas Cisadea, Kota Malang. Kunjungan tersebut bertujuan melihat secara langsung implementasi penanganan TBC di Kota Malang yang dinilai sebagai salah satu daerah dengan kinerja terbaik dalam pengendalian penyakit tersebut.
Berbagai inovasi layanan, mulai dari penemuan kasus secara aktif, pendampingan pasien, hingga penguatan jejaring layanan kesehatan, dipaparkan sebagai praktik baik yang diharapkan dapat direplikasi di berbagai daerah.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto, Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib, serta perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara, pemerintah daerah, camat, lurah, kepala desa, kepala puskesmas, PKK, Posyandu, hingga kader TBC dari berbagai wilayah di Indonesia. (Ant/E-3)