ANGGOTA DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang, mengkritik Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait sayembara penangkapan begal. Menurutnya hal itu di luar substansi tugas seorang kepala daerah yang diberikan kewenangan mengelola anggaran negara.
Rafael menjelaskan, tugas utama seorang kepala daerah adalah menggunakan uang negara untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.
“Bukan membuat sayembara begal,” kata Rafael saat menghadiri bedah buku Pidana Politik ‘obstruction of justice dan amnesti presiden, di Bandung, Kamis (30/7).
Rafael pun mengkritisi kinerja Gubernur Jawa Barat yang menurutnya hanya terlihat bagus di konten media sosial. Padahal, lanjutnya, berbagai persoalan terlihat jelas di provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak ini.
“Ini sebagai kritik juga, kalau mau jadi kepala daerah, enggak perlu pintar-pintar, cukup jago ngonten gitu,” katanya.
Meski begitu, Rafael mengaku tidak heran jika saat ini banyak masyarakat yang memuji kinerja Gubernur Jawa Barat.
Menurutnya, terdapat dua faktor utama yang menjadikan Dedi Mulyadi banyak dipuji masyarakat. Pertama, lanjutnya, tingkat literasi dan pendidikan masyarakat khususnya di Jawa Barat belum terlalu baik.
“Ini jawabannya, tingkat lama sekolahnya hanya 9,2 tahun. Tingkat lama ya, lama pendidikan. Artinya dari yang tidak sekolah sampai yang doktor, dirata-ratakan 9,2 tahun. Artinya apa? SD 6 tahun, SMP 3 tahun. 9,2 berarti SMP kelas 3 lebih 2 bulananlah, enggak sampai kelas 1 SMA. Jadi akhirnya apa? Ya itu kan,” katanya.
Selain itu, menurutnya keberadaan media sosial seperti saat ini menjadikan fakta-fakta di lapangan belum tentu tersampaikan kepada masyarakat secara nyata.
“Di era post truth sekarang ini, keberadaan media sosial tuh akhirnya menjembatani antara realitas dengan persepsi. Jadi persepsi dan realitas disambungkan dengan media sosial. Dan ini tadi, menggunakan ilmu Joseph Goebbels, kebohongan yang diulang-ulang akan dianggap menjadi kebenaran,” katanya. (BY)