MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan komitmen penuh dalam mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberantas korupsi. Hal ini terkait pengembangan kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, yang dalam proses pendalamannya turut dikaitkan dengan isu pelepasan kawasan hutan.
“Kami dari kementerian kehutanan terutama saya sebagai menteri kehutanan mendukung penuh segala upaya pemberantasan korupsi di republik ini. Jadi kami akan membantu KPK, sebagai itikad baik saya untuk membantu proses peneggakan hukum dan pemberantasan korupsi,” ujar Menhut Raja Juli Antoni, di Kementerian Kehutanan (3/7).
Menhut Raja Antoni menyebut dirinya diamanahkan untuk menciptakan tata kelola hutan yang transparan dan anti suap. Raja Antoni mengatakan dirinya akan membantu KPK dalam pemberantasan korupsi terutama pada lingkup kehutanan.
“Saya diamanahkan Bapak Presiden untuk menciptakan “forest governance” sebuah tata kelola kehutanan yang anti korupsi, anti suap akuntable dan transparan. Dan sekali lagi apa yang dilakukan oleh KPK, kami apresias. Kami bantu KPK karena ini bagian dari proses bebenah di Kemenhut kalau benar ada masalah tersebut,” ujar Raja Antoni.
Menhut Raja Antoni sebelumnya memastikan Kementerian Kehutanan terbuka terhadap seluruh proses penyidikan yang dilakukan KPK. Raja Juli mengatakan dirinya siap membantu baik terkait dokumen maupun keterangan bila dibutuhkan KPK.
“Oleh karena itu saya mengapresiasi, sekaligus kami akan kooperatif dari kementerian, saya, seluruh staff, apabila ada dokumen yang dibutuhkan, apabila perlu kami dipanggil, saya dipanggil, insya Allah kami akan penuhi karena sekali lagi ini dalam rangka pemberantasan korupsi, memperbaiki sektor kehutanan kita,” ujarnya. (Ant/P-3)