AMERIKA Serikat dan Oman tengah berupaya keras mematahkan desakan Iran untuk memungut biaya (tol) bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Instrumen utama dalam negosiasi tidak langsung ini merupakan janji Washington untuk mencairkan sebagian dari dana Iran senilai US$100 miliar (sekitar Rp1.640 triliun) yang saat ini dibekukan di luar negeri.
Namun, hingga saat ini, Teheran tampaknya tidak terpancing oleh tawaran tersebut. Para pemimpin militer Iran justru merespons dengan gelombang ancaman baru terhadap kapal-kapal yang melewati salah satu jalur air tersibuk di dunia tersebut.
Diplomasi di Doha dan Kebuntuan Negosiasi
Utusan AS, Steve Witkoff dan Jared Kushner, melakukan perjalanan ke Doha minggu ini untuk berbicara dengan mediator Qatar. Fokus utama mereka adalah memecahkan kebuntuan terkait implementasi kesepakatan awal bulan lalu untuk membuka kembali selat tersebut secara bebas. Sumber yang mengetahui diskusi tersebut menyebutkan bahwa konflik di Libanon turut menambah kerumitan proses negosiasi antara tim AS dan Iran.
Diplomat AS menawarkan skema pertukaran: Iran harus melepaskan klaim kendali atas selat dan membatalkan pembayaran tol. Sebagai imbalannya, miliaran dolar dana yang dibekukan akan dicairkan. Ekonomi Iran saat ini sangat membutuhkan suntikan valuta asing di tengah inflasi yang meroket akibat sanksi bertahun-tahun.
Awalnya, pembicaraan menunjukkan kemajuan menuju pelepasan dana sebesar US$6 miliar yang ditahan di Qatar. Namun, keputusan Iran untuk memblokade selat itu menghambat proses pencairan tersebut.
Klaim Kendali Teheran dan Ancaman Militer
Pada Kamis (2/7), Iran memberikan sinyal kuat bahwa imbalan yang ditawarkan tidak cukup untuk mengubah posisi mereka. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, menegaskan sekembalinya dari Doha bahwa Selat Hormuz berada di bawah komando Iran, bukan AS.
Militer Teheran mempertegas sikap tersebut dengan memperingatkan bahwa setiap kapal yang tidak melewati rute yang disetujui Iran akan menghadapi respons yang segera dan kuat.
Ambisi Finansial Iran: Teheran berambisi memungut biaya dari setiap kapal yang melintas sebagai imbalan atas layanan keamanan. Diperkirakan, pungutan ini bisa menghasilkan hingga US$40 miliar per tahun, tuntutan yang ditolak mentah-mentah oleh AS dan negara-negara Teluk.
Proposal Alternatif Oman
Sebagai jalan tengah, para negosiator sedang mempertimbangkan proposal alternatif dari Oman yang memiliki hak atas bagian selatan selat tersebut. Dalam rencana Oman, layanan maritim akan dibayar melalui dana yang dibiayai oleh sumbangan sukarela dari perusahaan minyak dan pelayaran.
Meski demikian, Iran keberatan dengan formula itu karena tidak ada kepastian pembayaran biaya tetap. Di sisi lain, negara-negara Teluk meragukan kemampuan Iran dalam mengelola jalur air tersebut secara profesional karena kurangnya peralatan yang memadai.
“Iran mencoba membuka selat dengan syarat mereka sendiri dan tidak ingin melepaskan pengaruh yang mereka peroleh,” ujar Sanam Vakil, direktur program Timur Tengah dan Afrika Utara di Chatham House. Ia menambahkan bahwa Teheran lebih mudah mengganggu stabilitas selat daripada mengelolanya secara berkelanjutan.
Dampak terhadap Lalu Lintas Global
Kebuntuan ini mengganggu arus lalu lintas maritim secara signifikan. Pekan lalu, Iran sempat melanjutkan serangan terhadap kapal-kapal setelah Oman mencoba mengatur rute transit alternatif tanpa izin Teheran. Hal ini memicu serangan balasan dari AS sebelum kedua pihak setuju untuk menghentikan pertempuran dan kembali ke meja perundingan.
Data dari Kpler menunjukkan penurunan drastis aktivitas pelayaran. Lalu lintas harian melalui Selat Hormuz turun menjadi 43 kapal pada Rabu, dibandingkan dengan 75 kapal pada pekan sebelumnya. Sebagai perbandingan, lebih dari 100 kapal per hari biasanya melintasi selat tersebut sebelum konflik pecah. (Wall Street Journal/I-2)