BERAKHIRNYA status tanggap darurat pascagempa di Sulawesi Tengah tidak boleh menjadi alasan melambatnya penanganan pengungsi.
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan bahwa peralihan status menuju masa transisi darurat ke pemulihan hanyalah persoalan administrasi baku.
“Penanganan korban bencana ini harus terus berjalan apapun statusnya. Jaminan kehidupan masyarakat terdampak harus tetap kita pastikan sampai mereka benar-benar pulih,” tegas Anwar di Palu, Jumat (3/7).
Dalam instruksinya, Anwar meminta seluruh jajaran melarang penggunaan tenda darurat untuk jangka panjang.
Sebagai gantinya, pembangunan hunian sementara (huntara) semi-permanen yang layak harus dikebut.
“Langkah ini diprioritaskan bagi keluarga yang kehilangan tempat tinggal di wilayah terdampak parah, seperti Kabupaten Sigi dan Parigi Moutong,” ungkapnya.
Anwar juga menggarisbawahi pentingnya validasi data kerusakan agar penyaluran bantuan tidak terputus di tengah jalan, yang berpotensi memicu keresahan sosial.
Berdasarkan data BNPB, gempa bumi ini merusakkan total 4.210 unit rumah. Kabupaten Sigi menjadi wilayah paling babak belur dengan kerusakan mencapai 4.012 rumah.
Sisanya tersebar di Parigi Moutong (92 unit), Palu (88 unit), dan Poso (18 unit). Dari akumulasi tersebut, sebanyak 266 rumah dikategorikan rusak berat. Merespons arahan Gubernur, Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae menyatakan wilayahnya kini resmi beralih ke fase transisi pemulihan. Terkait dampak fatal, bencana ini dilaporkan merenggut tiga korban jiwa di Kabupaten Sigi.
Rizal memastikan seluruh pekerjaan rumah dari masa tanggap darurat akan diselesaikan tanpa jeda.
“Pemerintah Kabupaten Sigi kini memprioritaskan pembangunan huntara bagi pemilik 266 rumah yang rusak berat,” jelas Rizal.
Selain hunian, Pemkab Sigi bergerak cepat memulihkan infrastruktur dasar. Saat ini, akses jalan menuju Lembah Tongoa sudah kembali terbuka, dibarengi dengan perbaikan intensif pada jaringan distribusi air bersih untuk warga terdampak. (TB/E-4)