MENINGKATNYA kebutuhan tenaga profesional di bidang investigasi keuangan jadi salah satu indikator menguatnya tuntutan terhadap tata kelola ekonomi yang lebih transparan dan akuntabel. Keberadaan investigator keuangan makin penting untuk mendukung kepastian hukum, memperkuat kepercayaan dunia usaha, dan menciptakan iklim investasi yang sehat.
Menjawab kebutuhan ini, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) kembali menggelar Pendidikan dan Sertifikasi Certified Financial Investigator (CFI) Batch ke-10 bagi akuntan publik serta praktisi hukum dan keuangan yang ingin memperdalam keahlian audit investigatif.
Ketua Komite Jasa Investigasi (KJI) IAPI Rizki Damir Mustika mengatakan program ini telah berjalan hampir satu dekade dan terus berkembang mengikuti kebutuhan dunia usaha dan aparat penegak hukum. “Workshop sertifikasi ini sudah dilakukan sembilan batch dari 2017 sampai 2024. Kini kami menggelar batch ke-10. Selama 10 tahun terakhir, kami mencetak hampir 500 alumni dan itu terus bertambah pada angkatan kali ini,” ujar Rizki, di Jakarta, Senin (29/6/2026).
Menurut Rizki, meningkatnya kompleksitas transaksi keuangan dan penanganan perkara ekonomi membuat kebutuhan terhadap investigator keuangan semakin besar. Karena itu, program sertifikasi tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan teknis akuntan publik, tetapi juga memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum, kejaksaan, advokat, dan profesi lain yang terlibat dalam proses penegakan hukum.
Ia menambahkan penguatan kapasitas investigator keuangan jadi bagian penting dalam membangun ekosistem ekonomi transparan dan berintegritas.
“Harapannya, hasil audit investigatif yang disusun lulusan CFI kelak dapat diandalkan sebagai bukti awal dan alat bukti proses penegakan hukum mulai dari tahap penyelidikan hingga persidangan,” ujarnya.
Program yang mengusung tema Membangun Certified Financial Investigator yang Profesional, Kompeten, dan Berintegritas tersebut dirancang untuk mencetak investigator keuangan untuk menghasilkan audit investigatif yang kredibel serta dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.
Selama lima hari, peserta memperoleh materi yang terus diperbarui sesuai perkembangan regulasi dan tren investigasi keuangan. Tiga hari pertama diisi pembelajaran soal metodologi dan strategi pemeriksaan investigatif, teknik penghitungan kerugian keuangan, penyusunan laporan investigatif, hingga peran akuntan publik dalam proses litigasi.
Pada hari keempat, peserta menjalani ujian tertulis dan wawancara yang dilanjutkan sesi berbagi pengalaman. Pada hari terakhir, peserta mengikuti simulasi persidangan tindak pidana korupsi dengan berperan sebagai ahli di hadapan majelis hakim. Simulasi ini bertujuan melatih kemampuan memberikan keterangan ahli, menyampaikan argumentasi berbasis bukti, serta memahami dinamika persidangan secara langsung.
Ketua Forum Akuntan Investigator (FAIr) IAPI periode 2025–2029 Mohammad Mahsun mengungkapkan permintaan atas jasa investigasi keuangan terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari aparat penegak hukum, penasihat hukum, maupun masyarakat.
“Dari tahun ke tahun, kami selalu sempurnakan materi dan kurikulum agar sesuai permintaan pasar. Pasar kami dari aparat penegak hukum, penasihat hukum, hingga publik yang butuh jasa investigasi keuangan.”
Menurut Mahsun, kualitas investigasi tidak hanya ditentukan kemampuan menemukan fakta di lapangan, tetapi juga ketepatan metodologi dalam menghitung kerugian keuangan maupun kerugian negara serta kemampuan membuktikan hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dengan kerugian yang ditimbulkan.
“Ketepatan metodologi penghitungan kerugian keuangan maupun negara serta kemampuan membuktikan hubungan kausalitas menjadi fondasi utama agar hasil investigasi dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan memiliki nilai pembuktian yang kuat di pengadilan,” katanya.
Sementara itu, Ketua FAIr IAPI periode 2021–2025 Irwanto menjelaskan kompetensi investigator keuangan memiliki karakter berbeda dengan audit laporan keuangan. Jika audit konvensional fokus pada pemberian opini atas laporan keuangan, investigator keuangan bertugas mengungkap ada atau tidaknya indikasi fraud dan menghitung besaran kerugian.
Dalam pembukaan program, perwakilan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri turut memberikan keynote speech sebagai bentuk penguatan kolaborasi antara profesi akuntan publik dan aparat penegak hukum. Sinergi ini merupakan implementasi nota kesepahaman (MoU) antara IAPI dan Polri dalam penyediaan jasa penghitungan keuangan, jasa akuntan publik lainnya, serta pemberian keterangan ahli. (H-2)