KELOMPOK masyarakat yang mengatasnamakan Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta. Massa menuntut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk segera mengevaluasi dan mencopot Penjabat (Pj) atau Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, dari jabatannya.
Tuntutan pencopotan tersebut dipicu oleh pernyataan SF Hariyanto yang menyebut bahwa penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau disebabkan oleh alokasi anggaran untuk program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Koordinator Jaringan Aktivis Nusantara, Umar, menilai argumen yang dilontarkan oleh orang nomor satu di Riau tersebut keliru dan menunjukkan sikap yang tidak sejalan dengan komitmen pemerintah pusat dalam menyukseskan program strategis nasional.
“Secara logika, MBG ini harusnya malah menambah PAD daerah karena APBN yang dialokasikan ke daerah dalam bentuk dana ke SPPG (Satuan Pelayanan Pelayanan Gizi) tentunya akan membayar pajak pembelian berbagai kebutuhan SPPG, bukan malah mengurangi PAD,” ujar Umar di, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Umar menuding penurunan PAD yang dialami Provinsi Riau murni merupakan imbas dari ketidakmampuan tata kelola keuangan dan kegagalan manajemen eksekutif daerah dalam menggali potensi retribusi maupun pajak lokal, bukan karena beban program makan gratis.
Pihaknya menyayangkan sikap kepala daerah yang dinilai mencari pembenaran atas performa fiskal daerah yang buruk dengan menyalahkan kebijakan prioritas presiden.
“Jangan karena kegagalan beliau meningkatkan PAD lalu mengkambinghitamkan program nasional tersebut,” cetus Umar.
Atas dasar dinamika tersebut, JAN meminta Kemendagri tidak tinggal diam dan segera memanggil SF Hariyanto untuk dimintai klarifikasi. Umar menegaskan, seorang penjabat kepala daerah yang ditunjuk langsung oleh pusat seharusnya bertugas mengamankan dan mengakselerasi program strategis nasional di daerah, bukan sebaliknya.
“Makanya kami desak Mendagri segera periksa dan copot SF Hariyanto dari jabatan Plt-nya karena tidak mendukung program nasional,” tegas Umar. (H-2)