KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) bersama platform Penjaga Harapan berkolaborasi memproduksi film pendek bertajuk Sekolah Rakyat sebagai upaya memperkenalkan program tersebut kepada masyarakat melalui pendekatan yang lebih humanis dan mudah dipahami.
Film berdurasi sekitar 25 menit itu akan mengangkat perjalanan hidup seorang anak dari keluarga miskin ekstrem yang berjuang memperoleh akses pendidikan. Cerita dikemas secara dramatik dengan menonjolkan perubahan hidup dari keterbatasan menuju harapan, tanpa mengeksploitasi penderitaan yang dialami tokohnya.
Rencana produksi film tersebut dibahas dalam audiensi antara perwakilan Kementerian Sekretariat Negara, tim kreatif Penjaga Harapan, dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial, Selasa (23/6).
Koordinator Konten Penjaga Harapan, Doni Adhitia, menegaskan bahwa proyek ini tidak hanya berfokus pada aspek produksi film, tetapi juga menjadi sarana untuk menyampaikan nilai-nilai yang diusung program Sekolah Rakyat kepada publik.
“Kami berharap film ini menjadi kerja bersama untuk membawa nilai ideologis Sekolah Rakyat kepada masyarakat. Ini bukan sekadar cerita, tapi upaya menghadirkan empati dan pemahaman bahwa program ini benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat,” ujar Doni.
Menanggapi inisiatif tersebut, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyatakan dukungan penuh dari Kemensos. Menurutnya, film tersebut harus mampu memberikan dampak nyata dalam membangun pemahaman masyarakat terhadap program pemerintah.
“Kalau ini kita mulai, harus berhasil. Ini bukan sekadar produksi, tapi bagaimana masyarakat bisa melihat bahwa negara hadir dan memberi harapan,” kata Agus Jabo.
Agus Jabo mengatakan Kemensos siap memberikan dukungan selama proses produksi, termasuk penyediaan akses lokasi, data, serta koordinasi dengan unit-unit terkait yang diperlukan.
Dalam kesempatan itu, ia kembali menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan instrumen negara untuk membuka kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Sekolah Rakyat ini bukan tujuan, tapi alat yang disediakan negara agar anak-anak dari keluarga miskin bisa mewujudkan cita-citanya dan keluarganya bisa tergraduasi dari kemiskinan,” ujarnya.
Ia menjelaskan sebagian besar peserta didik Sekolah Rakyat berasal dari keluarga yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yakni kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rentan. Melalui konsep boarding school, program tersebut diharapkan mampu mengatasi berbagai hambatan pendidikan, baik yang disebabkan faktor ekonomi, geografis, maupun sistem zonasi.
Sementara itu, Direktur Utama Penjaga Harapan, Wildanshah, menilai film dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara kebijakan pemerintah dan masyarakat.
“Kami melihat film ini sebagai bagian dari upaya menyampaikan program pemerintah secara lebih membumi dan mudah dipahami masyarakat. Substansi program tetap milik negara, dan pendekatan kreatif seperti ini menjadi pelengkap untuk memperluas jangkauan pesan,” kata Wildanshah.
Film Sekolah Rakyat akan mengambil latar wilayah Cariu dan sekitarnya. Kisah yang diangkat menggambarkan kehidupan seorang anak yang sebelumnya harus bekerja setiap hari untuk membantu ekonomi keluarga, sebelum akhirnya memperoleh kesempatan menempuh pendidikan melalui program Sekolah Rakyat.
Mengusung tema besar “dari gelap menuju terang”, film ini menyoroti harapan baru bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, akses pendidikan tanpa hambatan ekonomi maupun zonasi, pembentukan karakter dan keterampilan, serta peran negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.
Selain versi utama berdurasi sekitar 25 menit, tim produksi juga akan menyiapkan trailer berdurasi 30 detik yang akan disebarluaskan melalui berbagai kanal publik, termasuk videotron.
Produksi film dijadwalkan berlangsung selama tiga hari dengan pendekatan berbasis riset serta konsultasi bersama Kemensos dan komunitas perfilman. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas keterlibatan insan film dalam menyosialisasikan program-program strategis pemerintah sekaligus memperkuat pemahaman publik mengenai pentingnya pembangunan sumber daya manusia sebagai jalan keluar dari kemiskinan. (H-2)