KAMPANYE penyitaan tanah oleh otoritas Israel yang selama ini dilakukan secara tidak resmi, kini mulai dinyatakan secara terbuka. Dalam sepekan terakhir, eskalasi penguasaan wilayah di Tepi Barat dan Jalur Gaza menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, di tengah meningkatnya kecaman internasional dan pelanggaran hukum internasional yang nyata.
Aneksasi di Hebron dan Tepi Barat
Langkah paling mencolok terjadi di Hebron. Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, menyatakan telah membatalkan Perjanjian Hebron 1997. Pernyataan ini disampaikan saat peresmian pemukiman ilegal baru, Doran.
Smotrich menegaskan bahwa otoritas perencanaan di zona H2–wilayah yang mencakup permukiman Israel dan Masjid Ibrahimi–kini berada sepenuhnya di bawah kendali Israel. Langkah itu mencabut wewenang kotamadya Palestina.
Meskipun Kementerian Luar Negeri Israel sempat mencoba melunakkan klaim tersebut dengan menyatakan perjanjian tidak dibatalkan secara formal, keputusan kabinet mengalihkan kekuasaan perencanaan situs suci kepada pihak Israel. Otoritas Palestina menyebut langkah ini ilegal, sementara Departemen Luar Negeri AS menyatakan tidak mendukung aneksasi Tepi Barat oleh Israel.
Di wilayah lain Tepi Barat, militer Israel mulai membangun pos permanen pertama di Area A sejak Perjanjian Oslo 1990-an. Selain itu, pembangunan penghalang Crimson Thread di Lembah Yordan utara terus berlanjut yang bertujuan memutus akses wilayah tersebut dari Nablus dan Tubas.
Aneksasi Senyap di Jalur Gaza
Di Jalur Gaza, proses aneksasi berlangsung lebih tenang tetapi sistematis. Laporan media Israel menyebutkan ada strategi aneksasi senyap (creeping annexation) setelah rencana serangan darat besar-besaran mendapat hambatan diplomatik dari Amerika Serikat. Israel dilaporkan memperluas garis kontrol ke arah barat tanpa pengumuman resmi.
Pusat Hak Asasi Manusia Palestina memperkirakan pasukan Israel kini menguasai sekitar 64 persen wilayah Gaza. Angka ini melonjak signifikan dari 53 persen yang ditetapkan dalam kesepakatan gencatan senjata 10 Oktober lalu.
- Total korban tewas di Gaza sejak Oktober 2023 melampaui 73.000 jiwa.
- Lebih dari 1.000 orang tewas sejak gencatan senjata nominal dimulai, termasuk 250 anak-anak.
- Ahmed Wishah, juru kamera Al Jazeera Mubasher, menjadi staf ke-12 jaringan tersebut yang tewas di Gaza.
Serangan terhadap Identitas dan Sumber Daya
Selain penguasaan lahan, serangan terhadap simbol budaya dan sumber daya vital juga meningkat. Di desa Jiljiliya dan Mazraa al-Nubani, pemukim Israel membakar masjid dan menuliskan grafiti Malam Masjid-Masjid, rujukan provokatif yang membangkitkan memori kelam sejarah Eropa.
Krisis air juga menjadi senjata baru. Pemukim dilaporkan merusak pipa air utama di komunitas Umm Safa dan memutus aliran listrik serta air bagi keluarga Badui di timur Ramallah. Di saat suhu musim panas meningkat, akses air bagi warga Palestina kian dibatasi, sementara pemukiman ilegal Israel terus mendapatkan pasokan yang melimpah.
Tekanan Internasional dan Krisis Kemanusiaan
Di tengah situasi ini, tekanan global terus meningkat. Norwegia mengumumkan rencana pelarangan perdagangan dengan permukiman Tepi Barat dan 85 anggota DPR AS mendesak Washington untuk menghentikan proyek permukiman E1. PBB juga memperingatkan bahwa kelompok pemukim Israel dapat dimasukkan ke dalam daftar hitam atas pelanggaran berat terhadap anak-anak.
Namun, kondisi di lapangan tetap kritis. Bantuan bahan bakar yang masuk ke Gaza jauh di bawah kebutuhan, memaksa layanan penyelamatan nyawa melakukan penjatahan ketat. PBB melaporkan bahwa misi kemanusiaan saat ini hanya didanai 24 persen dari total yang dibutuhkan, meninggalkan jutaan warga dalam ketidakpastian total. (Al Jazeera/I-2)