JAJARAN Polres Sumenep, Jawa Timur, mulai menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah desa yang terdampak kekeringan ekstrem pada musim kemarau tahun ini. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen sosial kepolisian dalam meringankan beban masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses air bersih.
Kapolres Sumenep, AKB Anang Hardiyanto, menyatakan bahwa penyaluran bantuan ini didasarkan pada hasil identifikasi wilayah. Kabupaten Sumenep dikenal sebagai salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana kekeringan setiap tahunnya.
“Kami merasa terpanggil untuk membantu warga. Berdasarkan identifikasi kami, Sumenep selalu mengalami kekurangan air bersih saat kemarau. Bantuan ini berasal dari sumbangan sukarela anggota Polres Sumenep,” ujar AKBP Anang di Sumenep, Selasa (23/6/2026).
Kegiatan distribusi air bersih ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Selain sebagai aksi kemanusiaan, program ini bertujuan mempererat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Penyaluran bantuan dilakukan secara kolaboratif dengan Dinas Sosial serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep. Distribusi perdana telah dimulai sejak Minggu (21/6) dengan menyasar Desa Larangan Barma, Kecamatan Batuputih, dan akan terus berlanjut ke desa-desa rawan lainnya.
- Total Desa Terdampak: 70 Desa
- Cakupan Wilayah: 19 Kecamatan (dari total 27 kecamatan)
- Status: Musim Kemarau/Kekeringan
Sinergi Pemerintah dan Swasta
Berdasarkan data BPBD Pemkab Sumenep, terdapat 70 desa yang tersebar di 19 kecamatan yang rutin mengalami krisis air bersih saat kemarau. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumenep juga telah menyiapkan langkah mitigasi jangka panjang.
Selain bantuan dari kepolisian, Pemkab Sumenep bekerja sama dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) serta menggandeng sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk memastikan pasokan air bersih tetap terjaga bagi warga yang membutuhkan.
“Kami ingin jargon ‘Polri untuk Masyarakat’ benar-benar dirasakan manfaatnya melalui tindakan nyata yang menyentuh kebutuhan dasar warga,” pungkas AKBP Anang. (Ant/I-1)