KETEGANGAN politik antara Gedung Putih dan lembaga yudikatif Amerika Serikat memasuki babak baru yang krusial. Ketua Mahkamah Agung AS, John Roberts, secara mengejutkan menyampaikan teguran publik yang sangat langka. Langkah ini diambil guna merespons eskalasi retorika Presiden Donald Trump dan sekutunya yang menyerukan pemakzulan (impeachment) terhadap hakim-hakim federal yang mengeluarkan putusan yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah.
Meski pernyataan resmi Roberts tidak menyebut nama Trump secara langsung, momentum teguran ini muncul hanya beberapa jam setelah sang presiden secara terbuka menyerang Hakim Distrik AS, James Boasberg. Trump mendesak agar Boasberg dimakzulkan setelah hakim tersebut mengeluarkan perintah sementara untuk memblokir deportasi kelompok yang diduga anggota geng asal Venezuela.
“Hakim Kiri Radikal yang gila ini, seorang pengacau dan provokator yang sayangnya ditunjuk oleh Barack Hussein Obama, tidak terpilih sebagai Presiden – Dia tidak MENANGKAN suara terbanyak (bahkan kalah jauh!), dia juga tidak MENANG DI SELURUH TUJUH NEGARA BAGIAN SWING STATE,” tulis Trump dalam unggahannya di media sosial Truth Social.
Serangan verbal ini tidak datang sendiri. Selama beberapa pekan terakhir, sejumlah sekutu dekat Trump, termasuk miliarder Elon Musk, secara agresif menyuarakan pemakzulan hakim di tengah rentetan putusan awal pengadilan yang menahan sejumlah kebijakan administrasi Trump. Agresivitas politik ini dinilai jauh lebih intens dibandingkan masa jabatan pertama Trump, hingga memicu kekhawatiran publik akan terjadinya krisis konstitusi di Amerika Serikat. Merespons seruan presiden, beberapa anggota Kongres dari Partai Republik bahkan mulai bergerak untuk mengupayakan pemakzulan terhadap hakim federal, yang secara konstitusi sebenarnya memegang jabatan seumur hidup.
Langkah tegas Roberts ini mengingatkan publik pada teguran serupa yang pernah ia sampaikan pada tahun 2018. Kala itu, Roberts dengan tegas menyatakan hal senada untuk melindungi muruah lembaga peradilan.
“Kita tidak memiliki hakim Obama atau hakim Trump, hakim Bush atau hakim Clinton. Yang kita miliki adalah sekelompok hakim berdedikasi luar biasa yang melakukan upaya terbaik mereka untuk memberikan hak yang setara bagi mereka yang hadir di hadapan mereka.” kata Roberts.
Kasus yang memicu perselisihan ini berakar dari upaya Trump menerapkan undang-undang tahun 1798. Regulasi lawas tersebut digunakan pemerintah untuk mempercepat deportasi warga dari negara yang dianggap “bermusuhan” dalam situasi perang atau saat terjadi ancaman invasi ke wilayah AS. Perintah penundaan yang dikeluarkan Hakim Boasberg sebenarnya bukan merupakan putusan final, melainkan langkah prosedural standar guna memberikan waktu bagi pengadilan untuk menelaah argumen hukum dari kedua belah pihak. Namun, pihak Gedung Putih langsung membingkai langkah tersebut sebagai upaya yudikatif dalam merampas wewenang eksekutif presiden.
Di sisi lain, respons Roberts memicu reaksi beragam dari pengamat hukum. Gabe Roth, Direktur Eksekutif lembaga pengawas Fix the Court, menilai pernyataan sang Ketua MA sebagai poin penting yang krusial. Namun, ia juga melayangkan kritik tajam. Menurut Roth, langkah Roberts ini terasa agak ironis mengingat putusan Mahkamah Agung tahun lalu yang memberikan imunitas hukum hampir total kepada Donald Trump, yang dinilainya justru turut membuka jalan bagi situasi ketidakpastian hukum saat ini. (CNN/Z-2)