KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) membantah adanya penggelembungan anggaran pengadaan layanan hemodialisis di RSUD KH Muhammad Thohir Krui atau RS Krui di Pesisir Barat, Lampung yang viral di media sosial.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Aji Muhawarman menjelaskan maksud Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait dengan pengadaan senilai Rp30 miliar saat berdialog dengan Presiden Prabowo Subianto saat peresmian RSUD tersebut, minggu lalu merupakan nilai total pengadaan alat kesehatan (Alkes) untuk setiap 66 RSUD. Pengadaaan alkes itu, kata dia, masuk dalam Program Hasil Cepat Terbaik (PHTC), atau Quick Win.
“Masing-masing RSUD akan mendapatkan dukungan alkes canggih senilai lebih dari Rp 30 miliar dari program SIHREN (Strengthening Indonesia’s Healthcare Referral Network). Alat tersebut termasuk cathlab, CT scan 64 slice, echocardiography, mammography, dan lain-lain. RSUD Krui sendiri mendapatkan bantuan sekitar Rp 31.7 miliar tahun ini untuk pengadaan alat canggih tersebut. Angka ini bukan hanya untuk layanan HD,” kata Aji dalam keterangannya, Sabtu (20/6).
Aji berharap masyarakat tidak termakan hoaks atau narasi soal penggelembungan harga. Selain itu, sambung dia, setiap RSUD akan mendapatkan bantuan alat kesehatan mendasar dengan kisaran Rp20 miliar hingga Rp30 miliar.
Dijelaskan Aji, RSUD Krui mendapatkan bantuan sekitar Rp25 miliar untuk tahun anggaran 2025 dan 2026. Pengadaan alkes tersebut meliputi bed patient, defibrillator, mesin anestesi, patient monitor, patient monitor ICU, syringe pump, USG, serta ventilator untuk layanan dewasa, anak, dan anestesi.
Lalu, untuk bed ICU set, isambung Aji, ada nstrument general surgery, instrument sectio caesaria, mobile X-Ray, operating lamp, operating table, plasma sterilizer, infusion pump, serta berbagai alat penunjang pelayanan kegawatdaruratan dan ruang operasi.
“Sehingga totalnya RSUD Krui akan mendapatkan dukungan alkes senilai Rp56.7 miliar,” ucapnya.
Ia mengatakan penguatan RSUD Krui Pesisir Barat di Lampung diharapkan dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Diharapkan masyarakat Pesisir Barat dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih lengkap tanpa harus banyak dirujuk ke luar daerah. (H-4)