KETUA DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menepis anggapan bahwa sikap PDIP tersebut merupakan posisi yang tidak jelas atau abu-abu terhadap pemerintah. Ia menegaskan politik partainya sebagai penyeimbang.
Menurut Said, pilihan PDIP menjadi penyeimbang merupakan hasil keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan. Ia menekankan bahwa sistem politik di Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara-negara Barat yang menerapkan sistem oposisi murni.
Dukungan Objektif hingga 2029
Said menjelaskan, arahan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sangat jelas: jika kebijakan pemerintah berdampak baik bagi rakyat, PDIP akan memberikan dukungan penuh hingga masa jabatan berakhir pada 2029. Sebaliknya, jika kebijakan dinilai kurang tepat, PDIP akan memberikan peringatan secara konstruktif.
Ia juga menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memahami pilihan politik PDIP tersebut. Bahkan, Presiden menyebut PDIP sebagai “teman yang lebih jujur” karena berani memberikan masukan objektif di tengah potensi pujian yang berlebihan dari pihak lain.
Respons terhadap Desakan PKB
Pernyataan ini sekaligus menjawab sentilan Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, yang sebelumnya meminta PDIP segera menentukan sikap tegas antara bergabung dengan koalisi atau menjadi oposisi. Jazilul menyoroti adanya kader PDIP yang terlibat dalam aksi demonstrasi mahasiswa baru-baru ini sebagai indikasi ketidakjelasan posisi politik.
Menanggapi hal itu, Said menegaskan bahwa menjadi penyeimbang bukan berarti mencari keuntungan elektoral dari kelemahan pemerintah. “Oposisi itu kehendak politiknya berlawanan total. Kami ingin Presiden Prabowo bisa berkhidmat dengan baik sesuai konstitusi,” pungkas Ketua Banggar DPR RI tersebut.
| Poin Utama Sikap PDIP | Penjelasan |
|---|---|
| Status Politik | Penyeimbang (Bukan Oposisi Total) |
| Prinsip Kerja | Objektif-Proporsional & Konstruktif |
| Target Waktu | Mengawal Pemerintahan hingga 2029 |
(Ant/H-4)