HIMPUNAN Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak dalam euforia pemulihan angka kunjungan wisatawan. Meski sektor pariwisata nasional menunjukkan sinyal kebangkitan yang kuat pascapandemi, realitas di lapangan menunjukkan adanya penurunan daya beli atau nilai belanja dari para pelancong.
Pengurus HIPPI Bidang Pariwisata dan Budaya (Kompartemen Strategic dan Riset), Rizanto Binol, mengungkapkan adanya fenomena paradoks dalam industri pariwisata Indonesia saat ini. Destinasi wisata tampak padat merayap, namun perputaran uangnya belum dirasakan secara merata oleh para pelaku usaha lokal di tingkat bawah.
“Pengunjung ada, tetapi pengeluaran tidak. Pertumbuhan tanpa keseimbangan hanya akan menimbulkan tekanan di bagian bawah. Situasi ini memperlihatkan adanya paradoks. Destinasi ramai, tetapi tidak semua pelaku usaha memperoleh dampak ekonomi yang sepadan,” ujar Rizanto melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (19/6/2026).
Menurut Rizanto, pola konsumsi wisatawan kini telah bergeser menjadi lebih selektif akibat adaptasi terhadap kondisi ekonomi makro. Tren berwisata saat ini didominasi oleh aktivitas gratis, pemilihan destinasi murah, durasi perjalanan singkat, dan pengeluaran yang sangat terbatas.
Melihat tekanan serius terhadap margin pendapatan pelaku usaha lokal, HIPPI mendesak adanya perubahan cara pandang fundamental dari orientasi jumlah kunjungan (tourism traffic) menuju kualitas nilai ekonomi (tourism value).
Rizanto menegaskan, indikator keberhasilan pariwisata tidak boleh lagi hanya bersandar pada laporan statistik kedatangan wisatwan mancanegara maupun domestik.
“Pariwisata Indonesia tidak boleh hanya ramai secara statistik, tetapi harus kuat secara ekosistem. Ukuran keberhasilannya adalah berapa besar manfaat yang tinggal di daerah, dirasakan pelaku usaha lokal, dan memperkuat budaya serta ekonomi masyarakat,” tuturnya.
Lima Isu Strategis Benahi Ekosistem Wisata
Untuk mengonversi popularitas destinasi menjadi pendapatan riil masyarakat, HIPPI memetakan lima isu strategis yang harus segera diintervensi oleh pemangku kebijakan:
Pertama, keberpihakan pada pemain lokal. Promosi masif tanpa penguatan kapasitas produk dan standardisasi lokal hanya akan membuat kue ekonomi dinikmati oleh investor bermodal besar.
Kedua, strategi peningkatan belanja (Spending). Pemerintah harus mulai merancang paket wisata tematik, kurasi produk kriya, dan integrasi UMKM kuliner agar wisatawan bersedia tinggal lebih lama (longer stay).
Ketiga, pariwisata inklusif melibatkan pelaku kecil seperti pemandu lokal, seniman, perajin, hingga komunitas adat dalam rantai pasok desain destinasi.
Keempat, transformasi digital UMKM dengan melakukan pendampingan. Digitalisasi tidak boleh mandek pada promosi media sosial, melainkan menyentuh tata kelola reputasi daring (online) hingga sistem pembayaran digital.
Terakhir, budaya sebagai fondasi utama. Rizanto mengatakan memanfaatkan kekayaan tradisi, narasi sejarah, dan ritual sebagai diferensiasi utama agar tidak sekadar menjual keindahan alam yang mudah ditiru negara lain.
“Pariwisata yang sehat bukan hanya pariwisata yang ramai, tetapi pariwisata yang menghidupkan usaha kecil, budaya, lapangan kerja, dan harapan masyarakat. Pembangunan pariwisata harus semakin berani bergeser dari pendekatan promosi menuju pendekatan ekosistem,” pungkas Rizanto. (H-2)