MENTERI Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis Indonesia akan tetap berada di jalur sebagai pasar negara berkembang (emerging market) meski terdapat sejumlah catatan perbaikan dalam laporan Morgan Stanley Capital International (MSCI) 2026 Global Market Accessibility Review. Pemerintah menilai hasil tinjauan tersebut justru mempertegas kuatnya fundamental ekonomi dan akses pasar Indonesia di tengah upaya reformasi yang terus berjalan.
“Kami optimistis Indonesia tetap berada pada jalur emerging market, dan Pemerintah berkomitmen menuntaskan agenda reformasi ini untuk menjaga kepercayaan investor,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (19/6).
Dalam laporan yang dirilis pada 18 Juni 2026 waktu setempat, MSCI mempertahankan status Indonesia sebagai negara dengan kategori pasar berkembang. Namun, terdapat satu penyesuaian penilaian pada aspek information flow atau arus informasi, yang berubah dari sebelumnya positif (+) menjadi negatif (-).
Meski demikian, pemerintah memandang catatan tersebut sebagai penegasan terhadap arah reformasi pasar modal yang selama ini dijalankan. Menurut Airlangga, perhatian MSCI lebih banyak tertuju pada aspek transparansi dan integritas pasar, yang saat ini menjadi fokus pembenahan bersama pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bursa Efek Indonesia (BEI).
“Catatan MSCI justru menegaskan fundamental ekonomi dan akses pasar Indonesia tetap kuat,” kata Airlangga.
Ia menjelaskan, berbagai langkah reformasi telah dan terus dilakukan, mulai dari penyesuaian ketentuan free float, peningkatan keterbukaan pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner/UBO), hingga pendalaman pasar modal. MSCI juga mencatat bahwa akses, ukuran, dan likuiditas pasar Indonesia masih dinilai memadai, serta tidak menemukan isu terkait pembatasan kepemilikan asing yang menjadi perhatian dalam tinjauan tahun ini.
Adapun ruang perbaikan yang disoroti MSCI berfokus pada peningkatan transparansi struktur kepemilikan saham dan penguatan integritas pembentukan harga di pasar. Selain itu, penyediaan informasi pasar dalam bahasa Inggris dinilai perlu terus ditingkatkan guna mempermudah akses investor global.
Secara keseluruhan, MSCI menyebut jumlah perbaikan penilaian pada kelompok negara berkembang tahun ini lebih banyak dibandingkan penurunan. Indonesia dan Turki menjadi dua negara yang mengalami penyesuaian penilaian aksesibilitas pasar pada 2026. Namun demikian, perubahan tersebut tidak mengubah status Indonesia sebagai pasar berkembang.
“Keputusan klasifikasi pasar secara resmi akan diumumkan MSCI melalui Annual Market Classification Review pada 23 Juni 2026,” ujar Airlangga.
Untuk memperkuat kualitas pasar modal, pemerintah bersama OJK dan BEI terus mendorong berbagai agenda reformasi. Langkah tersebut antara lain peningkatan ketentuan free float minimum dari 7,5% menjadi 15% yang mulai berlaku efektif sejak Maret 2026, penguatan transparansi pemilik manfaat akhir, keterbukaan identitas pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%, percepatan demutualisasi BEI, hingga pendalaman pasar melalui peningkatan batas investasi saham bagi dana pensiun dan perusahaan asuransi menjadi 20% dengan fokus pada saham-saham LQ45.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat penegakan aturan dan sanksi, meningkatkan tata kelola perusahaan terbuka, serta mempererat sinergi antarpemangku kepentingan guna menjaga integritas pasar.
Airlangga menegaskan, reformasi pasar modal tersebut ditopang oleh kondisi makroekonomi yang tetap terjaga. Stabilitas nilai tukar, inflasi yang terkendali, serta kebijakan fiskal dan moneter yang berhati-hati dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
“Pemerintah meyakini kombinasi reformasi struktural pasar modal dan stabilitas makroekonomi akan terus memperkuat daya tarik dan kredibilitas pasar Indonesia di mata investor institusi global,” katanya.
Dari sisi eksternal, pemerintah bersama Bank Indonesia terus menjaga kepercayaan pasar melalui bauran kebijakan yang terukur, termasuk penyesuaian suku bunga acuan menjadi 5,75% pada Juni 2026, penguatan stabilitas dan pendalaman pasar valuta asing, pengelolaan pembiayaan yang prudent melalui penerbitan surat utang negara berdenominasi valuta asing, serta penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.
Menurut Airlangga, kombinasi kebijakan tersebut menjadi penyangga ketahanan sektor eksternal sekaligus menjaga kepercayaan investor di tengah dinamika ekonomi global. Karena itu, pemerintah mengimbau pelaku pasar untuk menyikapi hasil tinjauan MSCI secara proporsional dan tetap tenang. (H-3)