MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga Mei 2026 telah mencapai sekitar 81 ribu hektare. Angka tersebut lebih tinggi pada periode yang sama tahun lalu, bahkan melampaui capaian pada tahun El Nino 2023.
Peringatan itu disampaikan Raja Juli dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Karhutla, Kamis (18/6). Menurut dia, kondisi tersebut menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau yang diperkirakan lebih kering dan berlangsung lebih lama.
“Sampai hari ini, sampai bulan Mei paling tidak, angka karhutla kita sekarang sudah mencapai 81 ribu hektare. Yang angka ini lebih buruk ketimbang tahun lalu, bahkan dibandingkan dengan angka pada El Nino pada tahun 2023,” kata Raja Juli.
Ia mengatakan tingginya angka karhutla pada awal tahun ini diduga dipengaruhi datangnya musim kering yang lebih cepat sehingga upaya antisipasi harus diperkuat.
“Ini adalah catatan, peringatan bagi kita bersama, bahwa per Mei, karena musim keringnya datang lebih cepat, dan mungkin kita kurang antisipatif, sehingga angka karhutla kita sekarang sampai dengan bulan Mei tercatat menjadi 81 ribu hektare,” ujarnya.
Meski demikian, Raja Juli menilai Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam pengendalian karhutla selama satu dekade terakhir. Saat El Nino kuat terjadi pada 2015, luas karhutla tercatat mencapai sekitar 2,6 juta hektare.
Angka tersebut kemudian turun menjadi 1,6 juta hektare pada 2019 dan kembali menyusut menjadi 1,1 juta hektare pada 2023.
“Kita adalah bangsa yang belajar dari kesalahan kita kolektif sekaligus memperbaiki tata kelola pencegahan maupun penanganan karhutla,” katanya.
Menurut Raja Juli, keberhasilan menekan karhutla selama ini tidak lepas dari penguatan sistem deteksi dini berbasis teknologi, integrasi data antarlembaga, patroli terpadu darat dan udara, operasi modifikasi cuaca, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.
Ia menegaskan penegakan hukum tetap menjadi instrumen penting untuk menciptakan efek jera bagi pihak-pihak yang masih menggunakan pembakaran sebagai cara membuka lahan.
“Orang, masyarakat, atau swasta yang selama ini mempergunakan cara murah dan cara mudah untuk melakukan land clearing jadi berpikir dua kali karena ada penegakan hukum yang efektif,” ujar dia. (H-4)