KETUA Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik, Busyro Muqoddas menilai tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu diperbaiki terutama terkait transparansi dalam proses perencanaan dan pengelolaannya.
Dalam keterangannya di Gedung PP Muhammadiyah, Selasa (16/6), Busyro menilai program unggulan pemerintah tersebut terindikasi tidak dijalankan secara terbuka sejak tahap perencanaan.
“MBG ini kan terindikasi kuat itu tidak transparan,” kata Busyro.
Busyro menjelaskan, indikasi ketidaktransparanan terlihat dari proses penyusunan program yang dinilai tidak melibatkan keterbukaan informasi kepada publik secara memadai.
Menurutnya, berbagai penjelasan dan jaminan yang disampaikan pemerintah sejauh ini belum cukup untuk menjawab kritik yang muncul terkait pelaksanaan program tersebut.
“Apa pun juga pandangan dan jaminan pemerintah itu biarkan saja,” ujarnya.
Busyro bahkan menilai dampak negatif yang muncul dari pelaksanaan MBG lebih besar dibandingkan manfaat yang dijanjikan.
“Mudharatnya akibatnya sudah terang-terangan lebih banyak,” tegasnya.
Atas dasar itu, ia menaruh harapan pada proses uji materi terhadap program MBG dalam Undang-Undang APBN 2026 yang saat ini tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi.
Menurut Busyro, salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan adalah penghentian sementara program tersebut hingga evaluasi menyeluruh dilakukan.
“Setop MBG sementara dulu, kemudian evaluasi. MK bisa memberikan pertimbangan moral konstitusional,” pungkasnya. (H-4)