DUA menteri sayap kanan dalam kabinet pemerintahan Israel melontarkan kritik tajam terhadap kesepakatan damai antara Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump dengan Iran. Kesepakatan yang dirancang untuk mengakhiri konflik di Timur Tengah, termasuk di Libanon tersebut, dinilai justru mengancam keamanan nasional Israel.
Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, secara terbuka menyatakan bahwa Israel tidak terikat pada perjanjian yang dicapai antara Washington dan Teheran. Ia menegaskan bahwa militer Israel harus tetap melanjutkan tekanan terhadap musuh-musuhnya tanpa kompromi.
“Kesepakatan Trump tidak mengikat kami. Kami bukan pihak dalam perjanjian ini dan perjanjian itu tidak menjamin keamanan kami,” tegas Ben-Gvir melalui kanal Telegram pribadinya, Senin (15/6/2026).
Ben-Gvir menambahkan bahwa Israel tidak boleh menerima opsi apa pun selain pembongkaran total kekuatan Hizbullah di Libanon. Ia juga menolak keras wacana penarikan pasukan dari wilayah-wilayah yang saat ini telah dikuasai militer Israel.
“Kita tidak boleh mundur satu inci pun dari wilayah yang telah direbut dan dibersihkan tentara kita dari infrastruktur teroris,” ujarnya.
Ancaman Keamanan Jangka Panjang
Senada dengan Ben-Gvir, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich juga memberikan penilaian negatif terhadap langkah diplomasi AS tersebut. Menurutnya, penghentian operasi militer secara permanen di berbagai front konflik saat ini hanya akan merugikan posisi strategis Israel.
“Kesepakatan ini buruk bagi Israel,” cetus Smotrich. Meski mengakui operasi gabungan AS-Israel dalam beberapa bulan terakhir telah melemahkan Iran, ia berpendapat bahwa momentum tersebut seharusnya digunakan untuk menumbangkan rezim Teheran, bukan justru berdamai.
Smotrich mendorong pemerintah Israel untuk tetap menjalankan kampanye kreatif guna memastikan Iran tidak pernah memiliki akses terhadap senjata nuklir. “Kami harus melanjutkan kampanye untuk menjatuhkan rezim itu dan memastikan Iran tidak pernah memperoleh senjata nuklir,” katanya.
Terkait situasi di perbatasan utara, Smotrich berjanji akan terus mendesak pemerintah agar memberikan kebebasan penuh kepada militer (IDF) untuk menjauhkan Hizbullah dari kawasan perbatasan. Menurutnya, keamanan warga di wilayah utara Israel tidak bisa digantungkan pada selembar kertas perjanjian internasional.
Hingga berita ini diturunkan, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu belum memberikan pernyataan resmi terkait penolakan terbuka dari dua menteri koalisinya tersebut, di tengah tekanan internasional untuk segera mengakhiri eskalasi di kawasan. (AFP/I-2)