DEWAN Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menyerukan pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah kompleksitas situasi ekonomi dan politik domestik serta global.
Ketua Umum DPP GMNI, Risyad Fahlefi, menilai dinamika internal, seperti tata kelola program strategis nasional, serta tekanan eksternal berupa konflik geopolitik Timur Tengah dan penguatan dolar AS, memerlukan respons kebijakan yang tegas dan berpihak pada rakyat sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
Risyad mengatakan pihaknya merumuskan tiga klaster solusi nyata yang dapat diambil oleh pemerintah selaku pengambil kebijakan. Pertama, mengurangi pengeluaran negara atau refocusing anggaran. Ia mengatakan GMNI mendorong pemerintah melakukan evaluasi cepat dan tepat terhadap program-program besar yang berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kedua, soal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). GMNI meminta Badan Gizi Nasional melakukan pemetaan yang matang dan memprioritaskan penyaluran ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Selain itu, mendorong dilakukannya rebudgeting secara rinci serta pengawasan ketat dari aparat penegak hukum guna menutup celah korupsi.
Ketiga, menambah pemasukan negara melalui optimalisasi sektor maritim dan hilirisasi. Untuk mendongkrak pendapatan, GMNI meminta pemerintah mengoptimalkan potensi ekonomi biru dan sektor maritim. GMNI mengusulkan reformasi penegakan hukum laut di bawah satu komando Indonesian Coast Guard serta penggunaan teknologi Smart Maritime Surveillance berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk menekan kebocoran devisa akibat illegal fishing. Selain itu, kebijakan ekspor satu pintu dan hilirisasi industri harus terus diperkuat dari intervensi pihak luar.
Lebih lanjut, GMNI menekankan hukum harus menjadi panglima tertinggi yang tidak “tumpul ke atas dan tajam ke bawah”. Penegakan hukum yang tegas wajib menyasar penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara, kelompok oligarki, pelanggaran HAM, hingga penyelesaian konflik agraria di berbagai daerah.
Menyikapi fluktuasi harga minyak mentah dunia akibat konflik geopolitik, DPP GMNI mendesak pemerintah untuk tetap mengamankan ketersediaan dan menjaga subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Bio Solar di seluruh pelosok negeri.
“Situasi ekonomi dan politik yang dihadapi bangsa saat ini harus dijawab dengan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, memperkuat implementasi Pasal 33 UUD 1945, serta menjaga persatuan nasional sebagai fondasi utama pembangunan bangsa,” kata Risyad.
Di sisi lain, GMNI memberikan apresiasi terhadap ketegasan pemerintah yang menolak tawaran utang dari IMF beserta rekomendasi kenaikan pajak penghasilan, serta upaya mengejar kemandirian energi melalui program B50.
GMNI juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas komunikasi publik pemerintah agar esensi dari sebuah kebijakan tidak salah dipersepsikan oleh masyarakat.
Mengambil refleksi sejarah dari era Bung Karno hingga Reformasi, GMNI mengingatkan bahwa perubahan politik dan ekonomi tidak boleh dilakukan secara serampangan karena berisiko mengganggu stabilitas nasional serta rantai pasok pangan masyarakat. GMNI mengajak seluruh elemen bangsa tetap tenang dan menggunakan jalur konstitusional serta ruang dialog yang bertanggung jawab dalam menyampaikan kritik.
“Mari kita tetap menjaga persatuan nasional, mengawal cita-cita luhur Pasal 33 UUD 1945, serta memastikan negara benar-benar hadir dan berpihak kepada rakyat. Kritik dan aspirasi harus menjadi energi untuk memperbaiki bangsa, bukan memecah belah persatuan,” pungkas Risyad.(H-2)