PENGAMAT komunikasi politik, M. Jamiluddin Ritonga menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang kembali menegaskan keterbukaannya terhadap kritik menjadi sinyal positif bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Menurutnya, sikap tersebut sekaligus meredakan kekhawatiran publik terhadap kemungkinan menguatnya praktik pemerintahan yang otoriter.
Jamiluddin mengatakan pernyataan Prabowo mengenai keterbukaan terhadap kritik bukan kali pertama disampaikan. Menurut dia, sikap itu telah berulang kali ditegaskan Presiden dalam berbagai kesempatan.
“Pernyataan senada sebenarnya sudah berulang dinyatakan Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan. Hal itu menunjukkan adanya konsistensi pernyataan Prabowo terkait keterbukaannya terhadap kritik,” kata Jamiluddin dalam keterangannya, Minggu (15/6).
Ia menilai konsistensi tersebut juga menjadi jawaban atas anggapan sebagian pihak yang menilai Prabowo sebagai sosok yang anti kritik. “Pengulangan pernyataan itu tentu melegakan. Sebab, pernyataan Prabowo itu sekaligus menepis kekhawatiran Indonesia akan kembali menjadi negara otoriter,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jamiluddin menilai komitmen Presiden untuk menerima kritik merupakan jaminan bahwa Indonesia tetap berjalan dalam koridor demokrasi sebagaimana amanat reformasi dan konstitusi.
“Pernyataan Prabowo itu juga menggaransi Indonesia akan tetap dalam koridor negara demokrasi. Komitmen tersebut kiranya sejalan dengan amanat konstitusi dan reformasi,” katanya.
Karena itu, ia berpandangan masyarakat seharusnya tidak lagi merasa takut menyampaikan kritik terhadap pemerintah maupun Presiden.
“Seharusnya tidak ada lagi kehawatiran bagi siapa pun untuk mengkritik pemerintah, termasuk Prabowo sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara,” tuturnya.
Jamiluddin juga meminta lingkungan terdekat Presiden serta para pendukungnya memahami dan menjalankan semangat keterbukaan tersebut. Menurut dia, tindakan intimidatif terhadap pengkritik justru dapat merugikan citra Presiden.
“Setidaknya tidak ada lagi telepon yang akan mengirim paket pasca pengamat melayangkan kritik terhadap penguasa. Termasuk tentunya teror lain melalui telepon atau merasa dikuntit oleh orang yang tidak dikenal,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa apabila intimidasi terhadap pengkritik masih terjadi, pihak yang paling dirugikan adalah Presiden sendiri.
“Kalau hal itu masih terjadi, tentu yang dirugikan nama presiden. Padahal presiden sangat terbuka terhadap kritik dan berupaya menjadi sosok demokrat,” katanya.
Menurut Jamiluddin, seluruh elemen masyarakat perlu menjaga komitmen demokrasi yang telah ditegaskan Presiden. Ia menilai tindakan yang bertentangan dengan semangat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap komitmen yang dibangun Prabowo.
“Semua pihak perlu menjaga marwah presiden sebagai sosok yang menjaga dan menjamin demokrasi tetap langgeng di negara tercinta. Siapa yang menodainya, berarti ia menjadi sosok yang berkhianat kepada Presiden Prabowo,” pungkasnya. (Z-2)