SEKRETARIS Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiyono menekankan pentingnya penerapan pendekatan berbasis data presisi by name by address sebagai instrumen utama dalam mendukung efektivitas intervensi.
“Pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi secara lebih akurat individu, keluarga, dan wilayah yang memerlukan perhatian prioritas sehingga program yang dilaksanakan dapat menjangkau kelompok sasaran yang benar-benar membutuhkan,” ujar Budi dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting yang diselenggarakan Kemendubangga/BKKBN pada Kamis (11/6)
Data yang terintegrasi juga memungkinkan pemerintah untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi masyarakat sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan.
Budi menekankan penguatan sistem data harus dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pengumpulan data, validasi, pemutakhiran berkala, serta integrasi data antar kementerian dan lembaga. Ketersediaan data yang berkualitas merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang mampu memberikan dampak nyata terhadap percepatan penurunan stunting.
“Dalam kaitan ini Kemendukbangga/BKKBN selama ini telah membangun basis data keluarga beresiko stunting (KRS) hingga level desa/kelurahan yang dapat dilakukan sebagai basis intervensi oleh lintas K/L dan pemerintah daerah,” tambahnya.
Koordinasi
Budi juga menyampaikan bahwa koordinasi yang kuat tidak hanya diperlukan pada tingkat pusat, tetapi juga harus diwujudkan hingga tingkat daerah. “Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting sebagai ujung tombak pelaksanaan program karena berhadapan langsung dengan masyarakat dan memahami kondisi serta kebutuhan wilayah masing-masing”.
Oleh karena itu, dukungan kebijakan, pendampingan teknis, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan guna memastikan keberhasilan pelaksanaan program. (M-3)