SEBUAH studi yang diterbitkan lembaga riset Israel menyimpulkan bahwa krisis kelaparan di Jalur Gaza selama perang yang berlangsung sejak Oktober 2023 bukan semata-mata akibat dampak konflik, melainkan berkaitan dengan kebijakan yang dirancang secara sistematis.
Laporan berjudul Data for Denial: The Smokescreen Behind the Starvation of Gaza diterbitkan oleh Forum for Regional Thinking di Van Leer Jerusalem Institute. Penulisnya, Shmuel Lederman, seorang akademikus Israel yang meneliti isu genosida dan kekerasan massal, menilai terdapat kecenderungan penyangkalan terhadap krisis kelaparan yang terjadi di Gaza.
Menurut Lederman, sebagian kalangan di Israel cenderung memandang tindakan militer di Gaza sebagai sesuatu yang sepenuhnya dapat dibenarkan, sehingga mengabaikan bukti-bukti yang menunjukkan memburuknya kondisi kemanusiaan.
“Ada kecenderungan untuk menyangkal kenyataan yang terjadi. Banyak pihak berusaha melihat operasi militer di Gaza sebagai sesuatu yang tidak bermasalah,” ujar Lederman seperti dikutip Middle East Eye, Rabu (3/6) waktu setempat.
Studi tersebut menyebut berbagai peringatan dari organisasi internasional kerap ditolak atau ditafsirkan ulang agar sejalan dengan narasi resmi pemerintah Israel. Bahkan ketika krisis pangan mulai diakui, sebagian pihak menganggapnya hanya sebagai akibat kesalahan teknis atau perhitungan yang keliru, bukan bagian dari kebijakan yang lebih luas.
Pembatasan Bantuan Jadi Sorotan
Lederman menegaskan bahwa dalam studi kelaparan modern, persoalan utama bukan hanya ketersediaan pangan, melainkan akses masyarakat terhadap pangan tersebut.
Laporan itu mendokumentasikan berbagai pembatasan terhadap bantuan kemanusiaan, bahan bakar, dan gas memasak yang masuk ke Gaza. Selain itu, kerusakan infrastruktur penting seperti toko roti dan terganggunya operasi kemanusiaan disebut turut memperparah krisis pangan.
Studi tersebut menyimpulkan bahwa kelaparan di Gaza terjadi melalui proses yang melibatkan perencanaan, pengaturan, dan pengelolaan yang bertujuan menjaga tekanan kemanusiaan tetap berada di bawah batas yang dapat diterima komunitas internasional.
Data yang dihimpun menunjukkan bahwa jumlah truk bantuan yang diizinkan masuk ke Gaza menjadi salah satu indikator utama dalam perdebatan mengenai kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut.
Gaza Jadi ‘Laboratorium’ Kebijakan
Laporan itu juga menyoroti kebijakan otoritas Israel yang disebut pernah mengusulkan pembatasan jumlah truk bantuan pasca-gencatan senjata pada 2025 dengan alasan kebutuhan dasar penduduk telah tercukupi.
“Dalam praktiknya, hal itu merupakan pengakuan bahwa kebijakan yang diterapkan berisiko menciptakan kondisi kelaparan,” kata Lederman.
Menurut studi tersebut, gejala kelaparan sudah mulai terlihat sejak bulan-bulan awal perang ketika hanya sebagian kecil bantuan kemanusiaan yang diizinkan masuk ke Gaza. Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kelompok hak asasi manusia, dan berbagai kesaksian warga Palestina berulang kali melaporkan kekurangan pangan yang parah, terutama dialami perempuan dan anak-anak.
Laporan itu juga mengkritik model distribusi bantuan yang semakin diprivatisasi karena dinilai membuka peluang keuntungan bagi segelintir pihak, sementara sebagian besar penduduk tetap mengalami kesulitan memperoleh kebutuhan dasar.
Dalam kesimpulannya, Lederman menyebut Gaza telah menjadi semacam ‘laboratorium’ Israel untuk menguji metode peperangan dan pengelolaan populasi melalui pembatasan akses terhadap kebutuhan hidup. Temuan tersebut menambah perdebatan internasional mengenai dampak kemanusiaan perang yang masih berlangsung di wilayah Palestina tersebut. (B-3)