LEMBAGA pemeringkat global Moody’s Ratings menetapkan peringkat sementara atau provisional rating (P)Baa2 atas program Global Medium-Term Note (GMTN) senior tanpa jaminan milik Danantara Investment Management (DIM). Moody’s juga memberikan peringkat Baa2 untuk surat utang senior tanpa jaminan yang akan diterbitkan perusahaan.
Kendati berada pada level yang setara dengan peringkat utang Pemerintah Indonesia, Moody’s menetapkan prospek negatif terhadap seluruh peringkat DIM. Penetapan outlook tersebut mencerminkan kuatnya keterkaitan kredit antara DIM dan Pemerintah Indonesia sebagai pengendali tidak langsung melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara.
Vice President dan Senior Analyst Moody’s Ratings, Rachel Chua, mengatakan peringkat DIM ditopang oleh hubungan kelembagaan yang erat dengan pemerintah, serta ekspektasi adanya dukungan luar biasa atau extraordinary support apabila diperlukan.
“Peringkat penerbit Baa2 Danantara Investment Management dengan prospek negatif sejalan dengan peringkat kedaulatan Pemerintah Indonesia, yaitu Baa2 dengan prospek negatif. Peringkat tersebut didukung oleh keterkaitan kredit yang kuat, termasuk struktur kepemilikan DIM dalam kerangka kelembagaan Danantara, serta ekspektasi kami terhadap dukungan luar biasa dari pemerintah yang diberikan secara tepat waktu,” ujar Chua dalam laporan pemeringkatan Moody’s, dikutip Rabu (3/6).
Moody’s menilai profil kredit DIM lebih banyak ditopang oleh hubungan institusional dengan pemerintah dibandingkan kekuatan fundamental perusahaan secara mandiri. Lembaga pemeringkat tersebut tidak menetapkan Baseline Credit Assessment (BCA) untuk DIM, mengingat perusahaan masih berada pada tahap awal pengembangan dan belum memiliki rekam jejak operasional yang panjang.
Dalam metodologinya, Moody’s mengategorikan DIM sebagai Government Related Issuer (GRI) atau entitas yang memiliki keterkaitan erat dengan pemerintah. Penilaian itu didasarkan pada status kepemilikan penuh oleh BPI Danantara, dukungan landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, serta tingginya tingkat pengawasan pemerintah terhadap aktivitas perusahaan.
Moody’s menyebut hubungan tersebut diperkuat oleh struktur tata kelola yang terintegrasi. Anggaran tahunan DIM dikonsolidasikan ke dalam anggaran BPI Danantara, yang berada di bawah pengawasan dewan beranggotakan 11 orang, termasuk sembilan menteri aktif. Selain itu, rencana kerja dan anggaran perusahaan juga harus dikonsultasikan dengan DPR.
Dari sisi keuangan, Moody’s menilai posisi likuiditas DIM berada pada level sangat kuat. Pada 2025, perusahaan menerima penyertaan modal awal sebesar Rp70 triliun dari BPI Danantara dan diperkirakan kembali memperoleh tambahan modal Rp50 triliun pada 2026.
Selain dukungan permodalan, DIM juga telah mengakses pendanaan eksternal melalui penerbitan Patriot Bonds senilai Rp68,4 triliun dan fasilitas kredit bergulir atau revolving credit facility sebesar US$10 miliar. Dari fasilitas tersebut, sebesar US$1 miliar telah memperoleh komitmen pendanaan dan sebagian telah digunakan untuk mendukung investasi pada private investment funds serta sektor properti.
Moody’s juga mencatat DIM tidak memiliki kewajiban pembayaran dividen dan tidak menghadapi jatuh tempo utang dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Kondisi tersebut dinilai semakin memperkuat profil likuiditas perusahaan.
Meski demikian, prospek negatif mengindikasikan adanya risiko penurunan peringkat yang perlu dicermati pelaku pasar. Moody’s menjelaskan bahwa outlook negatif DIM sepenuhnya mengikuti prospek negatif yang melekat pada peringkat kedaulatan Indonesia.
Moody’s menilai peluang kenaikan peringkat DIM dalam waktu dekat relatif terbatas. Sebaliknya, peringkat perusahaan berpotensi mengalami penurunan apabila peringkat kedaulatan Indonesia diturunkan, atau apabila terdapat pelemahan hubungan kelembagaan antara DIM dan pemerintah.
Di sisi lain, Moody’s menegaskan bahwa faktor tata kelola atau governance menjadi salah satu aspek utama yang menopang peringkat DIM. Kepemilikan penuh pemerintah melalui BPI Danantara, serta tingginya pengawasan terhadap strategi, pendanaan, dan keputusan investasi perusahaan, menjadi dasar ekspektasi Moody’s terhadap potensi dukungan pemerintah apabila diperlukan pada masa mendatang. (Fal)