PERINGATAN Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni hendaknya tidak berhenti pada seremoni, upacara, dan pidato yang sarat retorika. Yang lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai luhur Pancasila benar-benar diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, apabila Pancasila benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan pribadi, sosial, dan penyelenggaraan negara, Pancasila akan hadir secara nyata di Indonesia. Sebaliknya, jika hanya menjadi slogan tanpa praktik, Pancasila sesungguhnya kehilangan makna dalam kehidupan berbangsa.
“Jangan sampai Pancasila hadir dalam kata-kata, tetapi absen dalam kenyataan. Kaya retorika namun miskin praktik. Jika nilai-nilai Pancasila tidak terwujud dalam kehidupan nyata, maka sejatinya Pancasila hilang dari bumi Indonesia,” kata Haedar dalam siaran pers, Senin (1/6).
TANTANGAN IMPLEMENTASI NYATA
Menurut Haedar, tantangan utama bangsa Indonesia saat ini bukan terletak pada kurangnya peringatan terhadap Pancasila, melainkan pada lemahnya implementasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
“Pancasila harus menjadi praktik hidup, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan kolektif masyarakat, maupun dalam sistem penyelenggaraan negara. Yang dibutuhkan adalah gerakan politik dan kebangsaan yang kuat, kolektif, dan sistematis untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata,” ujar Haedar.
Ia menambahkan, praktik politik di Indonesia semestinya mencerminkan sila keempat Pancasila yang mengedepankan musyawarah dan hikmah kebijaksanaan. Politik tidak boleh semata-mata menjadi arena perebutan kekuasaan dan kemenangan kelompok tertentu, melainkan harus berorientasi pada kemaslahatan bangsa.
PENGUATAN INSTITUSI IDEOLOGI
Haedar juga mengingatkan, berbagai institusi yang dibentuk negara untuk membina ideologi Pancasila harus mampu memastikan nilai-nilai dasar Pancasila benar-benar melembaga dalam sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, serta tata kelola pemerintahan.
Namun, pelembagaan tersebut cukup pada penguatan nilai-nilai dasarnya yang melahirkan etika, orientasi kebijakan, dan cara berpikir yang luhur, bukan menjadikannya sebagai pedoman praktis yang bersifat indoktrinatif.
Pancasila, lanjut Haedar, merupakan ideologi yang moderat. Nilai-nilai yang terkandung dalam lima silanya berada pada posisi tengah dan tidak berpihak pada ekstremitas ideologi mana pun.
“Pancasila tidak berwatak sekuler, liberal, dan kapitalistik, tetapi juga tidak sejalan dengan marxisme maupun ideologi ekstrem lainnya. Pancasila sejalan dengan nilai-nilai agama dan tidak memiliki sikap antiagama. Karena itu, cara pandang terhadap Pancasila dan kehidupan kebangsaan harus tetap moderat,” jelasnya.
REFLEKSI KRITIS KEBIJAKAN NEGARA
Dalam refleksi Hari Lahir Pancasila, Haedar mengajak seluruh elemen bangsa untuk menilai secara kritis apakah berbagai kebijakan negara, produk perundang-undangan, dan praktik pemerintahan saat ini benar-benar sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.
Ia menyoroti masih banyaknya persoalan struktural yang dihadapi bangsa, seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, eksploitasi sumber daya alam, kesenjangan sosial, premanisme, hingga praktik oligarki yang dinilai masih menjadi tantangan serius bagi terwujudnya cita-cita keadilan sosial.
“Pertanyaannya, apakah telah hadir kebijakan yang signifikan dan sistematis untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut dari pusat hingga daerah? Pancasila harus dibumikan dalam realitas kehidupan bangsa,” katanya.
BUTUH KETELADANAN
Haedar menekankan bahwa implementasi Pancasila memerlukan komitmen kuat dari para penyelenggara negara, elite politik, dan seluruh komponen bangsa. Nilai-nilai Pancasila tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus tercermin dalam pola pikir, perilaku, dan kebijakan publik.
Secara khusus, ia menaruh perhatian pada generasi muda, mulai dari generasi milenial, Generasi Z, hingga Generasi Alfa. Menurutnya, generasi muda membutuhkan keteladanan nyata dari para pemimpin bangsa mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Generasi muda menuntut bukti dan keteladanan. Mereka membutuhkan role model dari para pejabat, elite politik, dan tokoh bangsa yang benar-benar dapat digugu dan ditiru dalam membangun Indonesia yang maju, adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat,” pungkasnya. (AT/P-2)