Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, meminta Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara bersama perbankan BUMN (Himbara) untuk turun tangan membantu kelancaran proyek Sekolah Rakyat (SR). Langkah ini diambil guna mengatasi kendala arus kas (cash flow) yang dihadapi sejumlah kontraktor di lapangan.
Hingga akhir Mei 2026, progres fisik pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di 93 lokasi telah mencapai 62,63%. Namun, progres keuangan tercatat masih di angka 41,76%. Ketimpangan ini memicu tekanan pada likuiditas penyedia jasa yang berpotensi menghambat target penyelesaian pada Juni 2026.
Sinergi Danantara dan Himbara untuk Likuiditas Kontraktor
Dody Hanggodo menegaskan bahwa koordinasi dengan Danantara menjadi krusial karena lembaga tersebut kini memegang peran strategis dalam pengelolaan investasi dan aset negara. Dengan dukungan Danantara, diharapkan perbankan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) dapat memberikan skema pembiayaan yang lebih fleksibel bagi para kontraktor.
“Untuk penyedia jasa yang mengalami kendala cash flow, kami sudah berkoordinasi dengan Danantara agar dapat dibantu oleh perbankan Himbara. Tujuannya agar tidak ada pekerjaan yang terhenti hanya karena masalah administratif pendanaan,” ujar Dody dalam keterangan resminya.
Percepatan Pembangunan Menuju Tahun Ajaran Baru
Kementerian PU menargetkan seluruh 93 titik Sekolah Rakyat Tahap II dapat fungsional sepenuhnya pada Juli 2026, bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru. Untuk mengejar target tersebut, sejumlah strategi teknis telah diterapkan:
- Penambahan Shift Kerja: Pekerjaan dilakukan dalam tiga shift selama 24 jam.
- Dukungan Zeni TNI: Pelibatan personel TNI pada titik-titik proyek yang mengalami keterlambatan progres signifikan.
- Satgas Percepatan: Pembentukan satuan tugas khusus untuk monitoring mingguan guna memangkas hambatan birokrasi.
- Jumlah Lokasi: 93 Titik
- Progres Fisik: 62,63%
- Tenaga Kerja Terserap: 71.579 Orang
- Target Fungsional: Juli 2026
Persiapan Tahap III dan Masalah Lahan
Selain fokus pada Tahap II, pemerintah mulai menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III yang mencakup 107 lokasi baru. Namun, Dody mengingatkan bahwa tantangan utama pada tahap berikutnya adalah kesiapan lahan (readiness criteria).
Ia meminta pemerintah daerah, dengan jembatan dari Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kemendagri, untuk segera menuntaskan status kepemilikan lahan dan AMDAL. Jika administrasi lahan tuntas, lelang dapat segera dimulai dengan target penyelesaian permanen pada Juni 2027.
“Kami berharap siswa-siswi yang saat ini berada di SR rintisan dapat segera pindah ke bangunan permanen pada tahun ajaran 2027 mendatang,” pungkasnya.