NILAI tukar rupiah melemah beberapa waktu terakhir. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah memperkuat mitigasi agar tidak menjadi inflasi impor yang menekan daya beli masyarakat. Inflasi impor merupakan kenaikan harga umum dan berkelanjutan karena kenaikan biaya produk-produk impor disebabkan penurunan mata uang suatu negara.
Menurut Misbakhun, tekanan terhadap rupiah saat ini tidak terlepas dari dinamika global, mulai dari pergeseran arus modal asing hingga meningkatnya ketidakpastian pasar internasional. Namun demikian, ia mengingatkan tekanan eksternal tersebut tidak boleh dibiarkan bertransmisi langsung ke sektor riil dan daya beli masyarakat.
“Kalau pelemahan Rupiah ini tidak dimitigasi dengan cepat, dampaknya bisa langsung terasa ke biaya produksi, harga barang impor, sampai harga kebutuhan masyarakat,” tegas Misbakhun dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (15/5).
Ia mendorong Bank Indonesia terus aktif menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi terukur di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun pasar Surat Berharga Negara (SBN). Menurutnya, langkah stabilisasi perlu dilakukan secara presisi agar mampu menjaga kepercayaan pasar tanpa membebani cadangan devisa secara berlebihan.
“Yang dijaga bukan cuma angka kursnya. Yang lebih penting itu kepercayaan pasar dan kepastian bagi pelaku usaha. Komunikasi kebijakan harus cepat, jelas, dan kredibel,” katanya.
Sementara dari sisi fiskal, Misbakhun menyoroti pentingnya optimalisasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Ia meminta pemerintah memastikan devisa eksportir tetap masuk ke sistem keuangan domestik guna memperkuat pasokan dolar di dalam negeri di tengah tekanan global.
Selain itu, ia meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan skenario antisipasi pada APBN, terutama untuk menjaga sektor industri padat karya dan stabilitas harga pangan. Menurutnya, pemerintah perlu membuka ruang relaksasi fiskal atau insentif tertentu bagi bahan baku industri yang masih bergantung pada impor.
“Jangan sampai pelemahan Rupiah ujung-ujungnya menaikkan biaya produksi lalu dibebankan lagi ke harga barang di masyarakat. Kalau itu terjadi, daya beli bisa ikut tertekan,” ujarnya.
Komisi XI DPR RI, kata dia, memantau perkembangan indikator makroekonomi dan mengawal sinergi kebijakan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) agar tekanan volatilitas global tidak mengganggu stabilitas ekonomi nasional.
“Momentum pertumbuhan ekonomi yang sudah terbangun ini harus dijaga bersama. Karena itu respons kebijakan tidak boleh lambat dan harus benar-benar terkoordinasi,” pungkasnya. (H-4)