MENTERI Luar Negeri RI Sugiono dijadwalkan memimpin delegasi Indonesia dalam rangkaian High Level Week Sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, pada 22-28 September 2026.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang mengatakan penugasan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden disebut masih memusatkan perhatian pada sejumlah agenda di dalam negeri.
“Arahan presiden agar Menlu RI hadir dalam Sidang Majelis Umum PBB, Minggu depan. Karena Presiden fokus terhadap urusan domestik,” kata Yvonne dalam keterangan pers di Kantor Kemlu RI, Jakarta, Kamis (17/9).
Dalam forum internasional tersebut, Indonesia akan menyampaikan sejumlah pesan utama. Salah satunya berkaitan dengan pentingnya memperkuat ketahanan di tingkat nasional dan regional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan global.
Yvonne mengatakan situasi dunia saat ini menghadapi berbagai tekanan yang saling berkaitan, mulai dari konflik dan ketegangan geopolitik hingga ketidakpastian ekonomi serta persoalan pangan dan energi.
“Saat ini, dunia tidak baik-baik saja, sedang menghadapi guncangan, tekanan, geopolitik, konflik, ketidakpastian ekonomi, kemudian krisis pangan, energi, perubahan iklim, sampai gangguan rantai pasok,” jelasnya.
Menurut Yvonne, kondisi tersebut menunjukkan bahwa negara-negara tidak dapat sepenuhnya bergantung pada sistem global. Karena itu, penguatan ketahanan harus dimulai dari tingkat nasional, kemudian diperkuat melalui kerja sama regional sebelum diarahkan pada ketahanan global. “Jadi kita kembali dulu ke ketahanan nasional, lalu kita punya ketahanan regional, dan kemudian kita menuju ketahanan global,” ucap Yvonne.
Bawa Isu Multilateralisme dan Palestina
Selama High Level Week, Sugiono dijadwalkan mengikuti sekitar 22 pertemuan dan agenda. Di antaranya debat umum Sidang Majelis Umum PBB, pertemuan tingkat tinggi MIKTA, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), serta berbagai pertemuan bilateral dan multilateral lainnya.
Indonesia juga akan mengangkat sejumlah isu, termasuk penguatan multilateralisme, inklusivitas, perdamaian dunia, persoalan Palestina, reformasi PBB, serta peningkatan peran negara-negara Global South. Yvonne menegaskan Indonesia ingin kerja sama multilateral menghasilkan tindakan yang nyata dan tidak berhenti pada kesepakatan atau konsep semata.
“Pentingnya PBB dan sistem multilateral, kerja sama antarnegara, penghormatan terhadap hukum internasional, dan juga Piagam PBB, penyelesaian konflik secara damai, dialog, negosiasi sebagaimana values yang kita punya dan selalu majukan selama ini,” lanjutnya.
Dalam kunjungan tersebut, pemerintah Indonesia juga akan menggelar resepsi diplomatik di New York. Agenda itu menjadi bagian dari kampanye Indonesia untuk mendapatkan dukungan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030.
Menurut Yvonne, Indonesia akan menonjolkan rekam jejaknya dalam berbagai agenda internasional, termasuk kontribusi pada penjaga perdamaian, pembangunan perdamaian, serta kerja sama multilateral.
“Indonesia ingin menjadi pembangun jembatan, membangun landasan bersama, menjaga dialog di dalam dewan itu, dan mencari solusi praktis. Dan kami akan menyuarakan suara dan prioritas negara-negara Selatan,” paparnya.
Ia mengatakan Indonesia tidak hanya mengejar posisi di Dewan Keamanan PBB, tetapi juga ingin memberikan kontribusi konkret apabila memperoleh mandat tersebut.
Sidang Umum PBB ke-81
Sidang Majelis Umum PBB sesi ke-81 telah resmi dibuka di Markas Besar PBB, New York, pada Selasa (8/9). Sidang tersebut dipimpin Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman dari Bangladesh.
Sidang tahun ini mengusung tema Memulihkan Kepercayaan, Mengelola Transformasi: PBB yang Memberikan Hasil Nyata bagi Semua. Dalam pelaksanaannya, presidensi Sidang Umum PBB menetapkan enam prioritas utama, yakni perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, aksi iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital dan kecerdasan buatan (AI), serta reformasi PBB.
Indonesia akan menggunakan rangkaian agenda tersebut untuk menyampaikan posisi dan prioritas diplomasi Indonesia, sekaligus memperkuat kerja sama dengan negara-negara lain dalam menghadapi berbagai tantangan global. (Fer/P-3)